Pakar Siber Menduga Gangguan PDN Terjadi Akibat Serangan Ransomware

JAKARTA - Pengamat siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber (CISSReC) Pratama Persadha menduga penyebab gangguan terhadap sistem Pusat Data Nasional (PDN) adalah serangan DDoS atau ransomware.

Menurut Pratama, ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan total terhadap layanan sistem imigrasi di bandara Soekarno-Hatta sejak Kamis, 20 Juni. Di antaranya adalah gangguan suplai listrik, kerusakan server, gangguan koneksi internet, serta serangan siber seperti DDoS atau Ransomware.

Meskipun Kementerian Komunikasi dan Informatika belum mengonfirmasi sebab gangguan itu, menurut Pratama, jika memang gangguan terjadi akibat serangan siber, maka resiko yang mengancam semakin besar.

Karena, gangguan ini tidak hanya akan mengganggu layanan namun juga bisa mengakibatkan bocornya data pribadi. Lebih bahaya lagi jika peretas bisa sampai mengakses server di PDN. 

Karena hal ini tidak hanya akan menimpa kebocoran data di Ditjen Imigrasi, namun juga institusi lainnya yang menggunakan PDN untuk menyimpan data warga masyarakat.

"Jika melihat dari pola gangguan yang terjadi, ada kemungkinan jika masalah yang terjadi pada PDN disebabkan karena serangan siber dengan metode ransomware, seperti hal nya yang menimpa Bank Syariah Indonesia sebelumnya," kata Pratama dalam keterangan resminya yang diterima pada Jumat, 21 Juni.

Karena menurutnya, jika memang masalah yang dihadapi oleh PDN merupakan masalah teknis tentu tidak akan memakan waktu selama itu.

"Dengan melihat kejadian ini, menggunakan PDN bisa membahayakan negara jika tidak dilengkapi dengan pengamanan yang kuat, sehingga masing-masing instansi pemerintah yang hosting di PDN harus membuat Business Continuity Plan (BCP) yg kuat sehingga tidak bergantung 100 persen kepada infrastruktur PDN," lanjutnya.

Pratama juga menegaskan bahwa saat ini PDN dipergunakan oleh layanan seluruh instansi pemerintahan, sehingga masalah seperti ini tidak seharusnya terjadi kepada sebuah data center seperti PDN.

"Apalagi dipergunakan untuk layanan pemerintah sudah dipertimbangkan berbagai faktor pengamanan berupa redundancy baik dari sisi perangkat keras seperti server dan media penyimpanan, catuan listrik dari beberapa gardu yang berbeda serta UPS (Unintetuptinle Power System) serta koneksi Internet dari beberapa ISP," pungkasnya.