Ono Surono Tuntut Kementan Tanggung Jawab Atas Tagihan Pupuk Subsidi
JAKARTA - Ono Surono, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengkritik Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait tagihan kelebihan salur pupuk subsidi yang dibebankan kepada petani. Tagihan ini muncul akibat ketidakterhubungan data penebusan kartu tani dengan aplikasi tpubers.
"Misalnya ada tagihan salah salur sebesar Rp 130 miliar, kenapa tidak dibayar saja oleh Kementan? Kan mereka yang membuat regulasi," ujar Ono dalam podcast Berisik Republik pada Jumat, 21 Juni 2024.
Ono menyatakan bahwa kelebihan salur ini bukan hanya disebabkan oleh sistem hybrid penebusan pupuk subsidi menggunakan kartu tani dan KTP, tetapi juga oleh inkonsistensi pemerintah dalam tata kelola pertanian. Selama lima tahun terakhir, subsidi pupuk terus menurun, diperparah oleh data penerima pupuk subsidi yang tidak valid.
Baca juga:
- KKP Minta Tambahan Anggaran Rp20 Miliar untuk Alokasi Pupuk Subsidi Sektor Perikanan 2025
- Ekonom: Pemerintahan Baru Perlu Seimbangkan Rencana Belanja dengan Pembatasan Defisit Fiskal
- Ekonom Senior Didik Rachbini Nilai Perlu Adanya Antisipasi Kebijakan Ekonomi dan Politik dalam Konflik Iran-Israel
- Pemerintah Berikan Subsidi untuk Penerbangan Menuju Lombok di 2024
Ono menyoroti bahwa masalah pendistribusian pupuk bersubsidi berawal dari data yang tidak valid. Ia memberikan contoh data petani yang ada di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) seringkali tidak sesuai dengan data petani di KTP, girik, atau sertifikat. Menurutnya, perbedaan data ini menyebabkan penyaluran pupuk tidak tepat sasaran.
Di akhir podcast, Ono menyebutkan bahwa telah ada kesepakatan dengan Menteri Pertanian dalam rapat bersama Kementerian Pertanian untuk tidak mengorbankan petani. "Hold dulu. Ujungnya, kalau Kementan benar sebagai bapaknya petani, harusnya mereka yang membayar lebih salur tersebut," tutup Ono.