Pengamat Sebut Komersialisasi Gas Bumi Terkendala Harga dan Koordinasi Lintas Sektor
JAKARTA - Upaya komersialisasi gas bumi demi mengoptimalkan penyerapan gas bumi bagi pasar domestik terus dilakukan. Meski demikian masih terdapat kendala dalam upaya tersebut, yaitu harga dan kurangnya koordinasi lintas sektor. Padahal, saat ini, 68 persen produksi gas bumi digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Direktur Eksekutif Refominer Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan, hingga saat ini, tiga kementerian terkait yaitu kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan masih memiliki pandangan yang berbeda terkait harga gas bumi.
“Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah, karena selama tidak ada kesepahaman, maka akan berpengaruh kepada komersialiasi gas bumi di Indonesia, padahal kebutuhan gas bumi diperkirakan akan terus bertambah dalam 10 tahun ke depan, “ ujar Komaidi yang dikutip Jumat 21 Juni.
Komaidi bilang, Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dinilai menjadi salah satu kunci agar komersialiasi gas bumi dapat lebih optimal. Pasalnya, HGBT dapat menentukan nilai keekonomian suatu proyek. Untuk itu, diperlukan kesepahaman antara Kementerian terkait, produsen gas, dan pengguna gas bumi.
Menurut dia, tujuan pemerintah memberikan harga gas murah untuk industri memiliki tujuan yang baik. Namun demikian, pemerintah juga perlu memperhatikan keberlangsungan industri lainnya.
"Padahal nilai keekonomian proyek gas bumi juga penting, karena ini adalah penentu suplai gas bumi untuk industri," kata Komaidi.
Komaidi juga mencontohkan, salah satu negara yang berhasil dalam menjaga nilai keekonomian gas bumi adalah Thailand. Menurutnya, pemerintah Thailand mampu menyediakan kebijakan yang bisa memberikan nilai keekonomian kepada semua pihak baik produsen maupun konsumen gas.
“Pemerintah Thailand menjamin adanya margin yang layak untuk semua elemen, mulai dari insentif untuk produsen gas bumi, sampai ke pembelinya, ada jaminan pasokan,” ujar dia.
Baca juga:
Sementara itu, Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin mengatakan, kelanjutan kebijakan HGBT di sektor industri akan diputuskan Presiden Joko Widodo.
Rizal mengatakan, Kementerian ESDM masih melakukan evaluasi hingga Bulan Agustus mendatang untuk kemudian dilaporkan ke Menteri ESDM dan dilanjutkan kepada Presiden Jokowi. Ia mengatakan, evaluasi yang dilakukan antaranya melihat dari sisi penerimaan negara atas kebijakan HGBT tersebut.
"Dari sisi penerimaan negara, Menteri Keuangan menyampaikan sekitar Rp67 triliun sudah digunakan untuk penyesuaian harga ini," pungkas dia.