Thailand Buat Larangan Demo Mahasiswa Asing, Diduga Cegah Eskalasi Protes Kudeta Myanmar
JAKARTA - Asian Institute of Technology (AIT) jadi kampus pertama di Thailand yang melarang mahasiswa asing ikut dalam unjuk rasa politik. Dalam larangan tersebut, tertera aturan mahasiswa asing yang menuntut ilmu di AIT akan dicabut visanya jika ketahuan mengikuti unjuk rasa politik.
Melansir Reuters, Rabu, 10 Maret, peringatan itu disampaikan AIT agar mahasiswa tak ikut protes anti-pemerintah. Unjuk rasa menentang kudeta di Myanmar, misalnya.
Dalam beberapa waktu ke belakang, mahasiswa asing banyak yang ikut dalam unjuk rasa. Hal itu karena mahasiswa asal Myanmar memiliki populasi yang besar di Thailand.
"Kita semua harus menghormati hukum dan kebijakan negara tuan rumah Thailand," Isi pesan AIT lewat surel.
“Kami sangat mengimbau anggota komunitas AIT untuk memperhatikan pesan yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand,” tambah pesan tersebut.
Meski begitu, memo tersebut tak secara langsung menyebut unjuk rasa kudeta Myanmar. Akan tetapi, pesan itu mencakup seluruh aktivitas unjuk rasa di Bangkok, termasuk di kedutaan dan tempat lain.
Baca juga:
- Kudeta Militer Myanmar, Angkatan Darat Antisipasi Kedatangan Pengungsi Myanmar di Perbatasan
- Perjanjian Konsultasi Terungkap, Rezim Militer Myanmar Bayar Intel Israel 2 Juta Dolar AS
- 5 Artis yang Menolak Kudeta Militer Myanmar, Ada Aktor Terbaik, Tertampan, dan Tercantik di Dunia
- Pertemuan dengan China Bocor, Militer Myanmar Tahan Dua Pejabat Kementerian Luar Negeri
Akan tetapi, juru bicara pemerintahan Thailand, Anucha Burapachaisri menyebut tak ada perintah langsung yang dikeluarkan biro imigrasi terkait sanksi mahasiswa asing yang ikut unjuk rasa. Begitu pula dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Tanee Sangrat yang mengungkap masalah itu hanya kesalahan komunikasi.
Keterangan yang sama juga diungkap Kolonel Polisi Charoenpong Khantilo. Menurutnya, walau ada kekhawatiran, tak ada ancaman yang dibuat untuk mencabut visa dan memasukkan mahasiswa asing ke dalam daftar hitam.
"Kami prihatin tentang keselamatan mereka dan khawatir mereka akan terlibat dalam perbuatan salah karena berpartisipasi dalam protes. Kami tidak pernah ingin membatasi kebebasan berekspresi siswa,” kata Charoenpong.