Diplomat Sebut Rusia Harus Tingkatkan Persenjataan Rudalnya karena Berada di Tahap Konfrontasi Terbuka
JAKARTA - Rusia harus meningkatkan seluruh persenjataan rudalnya untuk menghalangi Barat, karena Moskow kini berada dalam konfrontasi terbuka dengan Amerika Serikat dan sekutunya, kata seorang diplomat Rusia Hari Senin.
Invasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina pada tahun 2022 memicu kerusakan terburuk dalam hubungan antara Rusia dan Barat sejak Krisis Rudal Kuba tahun 1962, menurut diplomat Rusia dan AS.
"Kami sekarang berada pada tahap konfrontasi terbuka, yang saya harap tidak akan mengakibatkan konflik bersenjata langsung," kata Duta Besar Rusia Grigory Mashkov kepada kantor berita negara RIA, dilansir dari Reuters 7 Mei
Oleh karena itu, lanjut Duta Besar Mashkov, perlu dilakukan "langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara, termasuk membangun persenjataan rudal, untuk mencegah musuh potensial menguji kekuatan Rusia."
Dubes Mashkov mengatakan Rusia telah melakukan banyak hal di bidang ini, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut mengingat apa yang dikatakannya adalah meningkatnya ancaman dari Barat dan kemajuan teknologi di sebagian besar jenis rudal, mulai dari rudal taktis hingga rudal antarbenua.
Baca juga:
- Jubir Kepresidenan Palestina Ingatkan Serangan Israel ke Rafah Bisa Jadi Kejahatan Genosida, AS Tanggung Jawab
- Ingin OKI Dorong Gencatan Senjata di Gaza, Menlu Retno: Game Changer untuk Hentikan Meningkatnya Korban
- Rusia Umumkan Latihan Penggunaan Senjata Nuklir Taktis untuk Tanggapi Pernyataan Provokatif Pejabat Barat
- Militer Israel Sebut Operasi di Rafah Skala Terbatas, Badan Kemanusiaan Soroti Penderitaan Pengungsi
Rusia telah meningkatkan produksi senjata dan kini diperkirakan oleh Amerika Serikat akan memproduksi lebih banyak artileri tahun ini dibandingkan gabungan seluruh 32 anggota NATO.
Sementara menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, Rusia akan menghabiskan 7,1 persen produk domestik bruto (PDB) untuk militer, atau lebih dari sepertiga total belanja pemerintah, pada tahun 2024.