Ahok Sarankan Gubernur Baru Bangun Park and Ride Hingga ERP untuk Penanganan Kemacetan
JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaha Purnama punya sejumlah saran terkait penanganan kemacetan untuk calon Gubernur DKI Jakarta yang nantinya terpilih dalam Pilkada 2024.
Hal ini diungkapkan dalam tayangan video di akun YouTube-nya, Panggil Saya BTP.
"Saya berharap siapapun yang bisa diberikan kepercayaan memimpin jakarta sebagai gubernur, tentu bisa memikirkan apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan atau tidak," kata Ahok, dikutip pada Jumat, 3 Mei.
Ahok menyebut pandangannya terkait kebijakan pengentasan kemacetan ini merupakan rencana program yang ia susun saat memimpin Jakarta beberapa tahun lalu. Hanya saja, Ahok mengaku belum dapat melaksanakannya.
Salah satu program penanganan kemacetan dan pembatasan kendaraan yang dianggap Ahok efektif adalah penyediaan kantong parkir atau park and ride di tengah kota.
"Dulu konsep saya it di bawah Monas yang hampir 70 hektare ukurannya, itu bangun parkir bawah tanah. Sehingga kendaraan yang mau ke Sudirman-Thamrin yang begitu macet, itu mereka akan parkir di sana," ucap Ahok.
Kemudian, Ahok menilai sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) perlu diimplementasikan.
Baca juga:
- Temuan Awal KPK Soal Investasi Fiktif di PT Taspen Mencapai Ratusan Miliar Rupiah
- Dinilai Visioner, Megawati Diyakini PDIP Dukung Ide Prabowo soal Presidential Club
- BMKG Tegaskan Sesar Besar Daratan Sumatera Tidak Memicu Tsunami
- Tersangka Pembunuhan Wanita dalam Koper 2 Kali Beli Koper Gara-gara Kekecilan
Mantan Komisaris Utama Pertamina ini menegaskan, ERP tidak bisa hanya dianggap bahwa pemerintah mengambil keuntungan pada pengguna kendaraan pribadi. Melainkan, untuk mengatur penguraian lalu lintas.
"Jadi, ERP bukan berfungsi menarik uang pemakai kendaraan bermotor, bukan. Itu menjadi alat untuk mengendalikan jalur yang akan dilewati orang," urai Ahok.
"Ketika begitu (lalu lintas) penuh, kita tentu akan mendorong dengan ERP, kita turunkan harga, biar bisa masuk. Mana yang bisa kita naikkan supaya tidak masuk. Itu tujuan dari ERP," tambahnya.
Di sisi lain, Ahok menilai Pemprov DKI juga perlu menyediakan apartemen sewa dengan tarif yang murah untuk keluarga muda yang bekerja di Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi setiap harinya.
"Pemerintah lah yang menyediakan apartemen sewa bulanan yang murah. Nah, dengan seperti itu, mungkin di akhir pekan dia baru kembali ke rumahnya. dia bisa mencicil uang dari leasing mobil, dari BBM, dari tol, dia bisa pakai itu untuk tabungan," imbuhnya.