Ditolak Gelora, Gerindra Justru Buka Pintu untuk PKS Gabung Pemerintahan Prabowo
JAKARTA - Partai Gerindra membuka pintu bagi PKS yang memberikan sinyal ingin bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto ke depan. Sikap Gerindra ini justru bertolak belakang dengan mitra koalisinya di Koalisi Indonesia Maju (KIM), yakni Partai Gelora.
"Sampai sekarang pun tentunya pintu selalu terbuka," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Kamis, 3 Mei.
Sebagai Presiden terpilih, lanjut Sara, Prabowo yang juga Ketua umum Gerindra itu disebut akan mengedepankan persatuan untuk pemerintahannya. Tak terkecuali merangkul rival politiknya.
"Karena Pak Prabowo sekali lagi selalu kedepankan persatuan Indonesia, terutama dari kalangan elitnya," kata Sara.
Oleh karena itu, Sara mengatakan, Gerindra masih terbuka untuk mengajak pihak manapun bergabung ke dalam koalisi Prabowo-Gibran, termasuk PKS. Meski begitu, keponakan Prabowo itu menegaskan bahwa keputusan bergabung atau tidaknya dalam koalisi ada di tangan Prabowo.
"Dinamika politik tentunya masih sangat dinamis, organik, apapun bisa terjadi," kata Sara.
Sebelumnya, Partai Gelora menolak PKS yang dikabarkan ingin bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gelora pun mengungkit soal pandangan pendukung PKS jika memutuskan mendukung Prabowo-Gibran.
"Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Senin, 29 April.
Mahfuz lantas menyinggung soal PKS yang selalu memainkan narasi ideologisnya melawan pemerintah. Termasuk kepada paslon nomor urut 2 dalam proses Pilpres 2024 kemarin.
"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," ungkit Mahfuz.
Baca juga:
Mahfuz jug mengingatkan publik dengan narasi 'pengkhianat' yang dialamatkan ke Prabowo saat memutuskan bergabung ke pemerintahan Jokowi. Menurutnya, PKS memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.
"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," kata Mahfuz.