AS Ingin Sanksi Militer Israel, Menteri Pertahanan Israel: Tidak akan Ada yang Mengajari Kita Moralitas dan Norma

JAKARTA - Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant membela militernya dengan tegas, saat Amerika Serikat berencana menjatuhkan sanksi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Pembelaan itu disampaikannya saat menemui pasukan Batalyon Netzah Yehuda di perbatasan Jalur Gaza hari ini.

"Seluruh lembaga pertahanan, IDF dan Negara Israel mendukung Anda, menghargai Anda dan memperkuat Anda dalam operasi Anda untuk melindungi Negara Israel," kata Gallant kepada pasukan Netzah Yehuda, menurut kantornya, melansir The Times of Israel 23 April.

Batalyon tersebut, yang terdiri dari pasukan ultra-Ortodoks dan bagian dari Brigade Kfir, telah beroperasi di daerah Beit Hanoun di tengah perang, setelah berbulan-bulan berada di perbatasan Suriah.

Sebelumnya, Brigade Kfir ditempatkan di Tepi Barat, di mana mereka menjadi pusat dari beberapa kontroversi yang berkaitan dengan ekstremisme sayap kanan dan kekerasan terhadap warga Palestina.

"Kesalahan dan kekeliruan terjadi di mana pun ada aktivitas militer dan itu tidak boleh terjadi. Tetapi, fakta satu atau dua, atau (beberapa) tentara melakukan sesuatu yang salah, hal ini tidak boleh menjelek-jelekkan (seluruh) batalyon," papar Menhan Gallant.

Dia menggaris bawahi, dalam kasus seperti itu, para prajurit akan "diurus."

"Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengajari kita apa itu moralitas dan norma," tegas Menhan Gallant.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pekan lalu mengatakan, ia telah membuat keputusan apakah akan memotong dana untuk unit keamanan Israel tertentu, terkait laporan pelanggaran hak asasi manusia sebelum tanggal 7 Oktober.

Dia tidak menyebutkan nama Batalyon Netzah Yehuda. Pada Hari Senin, Menlu Blinken mengatakan "dalam beberapa hari ke depan, kami akan menyampaikan lebih banyak lagi, jadi mohon nantikan saja."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik tajam rencana Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden, terkait rencana menjatuhkan sanksi kepada salah satu satuan Israel Defense Forces (IDF), atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat yang diduduki.

Dugaan pelanggaran tersebut terjadi sebelum serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober dan dikatakan telah melibatkan anggota Batalyon Netzah Yehuda di Tepi Barat yang diduduki.

"Sanksi tidak boleh dijatuhkan kepada Israel Defense Forces!" tulisnya di X, dilansir dari CNN.

"Pada saat tentara kita sedang memerangi monster teror, niat untuk menjatuhkan sanksi terhadap sebuah unit di IDF adalah puncak absurditas dan moral yang rendah," lanjut Netanyahu.

Ia menyatakan, dirinya dan pemerintahnya akan "bertindak dengan segala cara" untuk melawan upaya AS dalam menjatuhkan sanksi terhadap warga Israel.

Media Israel melaporkan, Washington sudah menyelidiki sejumlah unit militer Israel atas dugaan pelanggaran HAM selama lebih dari satu tahun terakhir.

Seorang sumber AS menyatakan sanksi tersebut akan melarang Israel mengucurkan dana bantuan militer dari AS untuk membantu Batalyon Netzah Yehuda membeli persenjataan. Meski demikian, Israel tentu masih memiliki sumber dana lainnya di luar bantuan AS untuk membiayai batalyon itu, kata sumber AS tersebut.