Laporan Dugaan Korupsi Bank Jateng yang Seret Ganjar Pranowo Masih Diproses KPK
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan korupsi Bank Jateng yang menyeret Ganjar Pranowo masih diproses. Bagian pengaduan masyarakat terus bekerja.
“Iya, pasti diproses lah. Pasti diproses,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, dikutip Kamis, 4 April.
Meski begitu, Ali ogah memerinci sejauh mana proses yang sudah berjalan. Katanya, publikasi tidak boleh dilakukan karena proses penyidikan belum dimulai.
KPK baru mempublikasikan dugaan korupsi ketika proses penyidikan dilakukan. “Jadi kami sendiri di humas, misalnya juga tidak boleh diberitahu karena itu masih sebatas laporan, karena siapa pelapornya, materinya apa, itu kan tidak boleh dipublikasikan,” tegasnya.
Ali hanya menyebut KPK punya waktu 40 hari setelah pelaporan di sampaikan. Nantinya, hasil pekerjaan bagian pengaduan masyarakat juga akan disampaikan secara langsung ke pelapor.
“Itu masih sebatas laporan, karena siapa pelapornya, materinya apa, itu kan tidak boleh dipublikasikan apalagi kemudian saya sampaikan hasilnya seperti apa,” ujar Ali.
Baca juga:
Diberitakan sebelumnya, Ganjar dilaporkan bersama mantan Direktur Bank Jateng berinisial S ke KPK oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Ada dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi penjamin kreditur yang tak dilaporkan sebagai penerimaan.
Ganjar kemudian membantah menerima gratifikasi maupun suap seperti yang dilaporkan Sugeng. Katanya, tak ada sepeserpun uang masuk ke kantongnya dari Bank Jateng.
“Saya tidak pernah terima gratifikasi seperti yang dia laporkan,” kata Ganjar dihubungi VOI melalui pesan singkat, Selasa, 5 Maret.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto mengatakan pihak yang menyuarakan kecurangan di Pemilu 2024 mulai diintimidasi. Salah satunya, kadernya yang juga capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo.
"Kita lihat bagaimana reaksinya, aksi dan reaksinya, baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket, langsung disetrum, ada yang melaporkan ke KPK," kata Hasto saat menjadi panelis diskusi ‘Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?’ di Auditorium Juwono Sudarsono Fisip UI, Depok, Kamis, 7 Maret.