KPUPR Alokasikan Rp24,97 Triliun Bangun Infrastruktur Dasar IKN di 2023
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,97 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2023.
"Pada 2023, dukungan infrastruktur dasar IKN dialokasikan sebesar Rp24,97 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Raker bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 April.
Rinciannya, untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp0,98 triliun. "Dengan rincian untuk pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang sekarang sudah selesai dan menunggu penuhnya air untuk dapat diresmikan, pembangunan intake air baku Sungai Sepaku, Embung KIPP dan Embung Mentawir serta drainase utama," kata Basuki.
Lalu, untuk Direktorat Jenderal Bina Marga dialokasikan anggaran sebesar Rp11,43 triliun. Anggaran itu digunakan untuk pembangunan Jalan Tol IKN (Seksi 3A, 3B dan 5A), Jalan Kerja Logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan Sisi Barat serta pembangunan Jalan Lingkar Sepaku.
Berikutnya, pembangunan Jalan Akses Persemaian Mentawir, pembangunan (duplikasi) Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan Bandara VVIP IKN dan pembangunan dermaga logistik.
Baca juga:
Sedangkan, untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya dialokasikan anggaran sebesar Rp8,29 triliun. Adapun anggaran itu digunakan untuk penataan sumbu kebangsaan I dan II, penataan sumbu Tripraja, land development kawasan 1A, 1B dan 1C dari pengembangan KIPP, pembangunan kantor dan istana presiden, gedung kantor kemenko (1,2,3 dan 4), instalasi pengolahan air (IPA) beserta jaringannya dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) beserta jaringannya dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
Sementara itu, untuk Direktorat Jenderal Perumahan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4,24 triliun. "Antara lain untuk pembangunan hunian pekerja konstruksi, rumah tapak jabatan menteri serta hunian ASN, TNI dan Polri," ucapnya.
Selanjutnya, untuk Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah dialokasikan anggaran sebesar Rp0,03 triliun. "Ditjen Bina Konstruksi melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di IKN, manajamen pengadaan barang dan jasa terkait dengan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) IKN," imbuhnya.