Kementerian PUPR Periksa Kesiapan Proyek 47 Rusun ASN di IKN
JAKARTA - Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR selaku pembina bangunan gedung mulai memeriksa keandalan 47 tower rumah di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rumah susun (rusun) sebagai hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota Hankam (BIN, Polri dan Paspampres) di IKN, Kalimantan Timur.
Pemeriksaan sendiri dilakukan pada 25-26 Maret 2024, dalam rangka penjaminan mutu atau quality assurance (QA) terhadap bangunan rusun yang rencananya akan mulai dipergunakan pada Juli 2024 mendatang.
QA dilakukan atas permohonan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR pada tahap pekerjaan struktur atas dengan menggunakan teknologi beton pracetak dan konvensional.
Direktur Bina Teknik Pemukiman dan Perumahan (BTPP) Dian Irawati mengatakan, pihaknya melalui Komite Keandalan Bangunan Gedung (KKBG) telah melakukan pembahasan untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan bangunan di atas 8 lantai, di antaranya terkait peningkatan faktor
Keamanan darurat (safety factor hazard) dan penerapan struktur bangunan tahan gempa (SRMPK).
"Kami bertanggung jawab menjamin mutu dari perencanaan hingga pelaksanaan. Kami harus memastikan perencanaan sudah sesuai dengan standar teknis dan peraturan. Sedangkan, pada masa pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan," ujar Dian dikutip dari unggahan pada akun Instagram resmi Ditjen Cipta Karya @pupr_ciptakarya, Kamis, 28 Maret.
Sementara itu, Kasubdit Keandalan Bangunan Gedung Budi Prastowo selaku Ketua Tim QC hunian IKN mengatakan, pemeriksaan QC dilakukan secara visual dengan dibantu alat non-destructive, seperti Hammer Test dan Ultrasonic Pulse Velocity (UPV).
"Evaluasi yang dilakukan di masa pelaksanaan pembangunan hunian IKN ini meliputi pondasi bawah, pondasi atas, struktur, Mekanikal Elektrikal and Plambing (MEP) dan arsitektur," katanya.
Kasubdit Rumah Susun Wilayah Il Ditjen Perumahan Adjie Krisbandono menambahkan, pembangunan IKN yang digadang-gadang pemerintah sebagai masterpiece harus didukung dengan hunian yang terbaik untuk ASN dan Hankam.
"Dengan dukungan quality assurance dari Direktorat BTPP, kami harapkan ASN dan Hankam mendapatkan hunian yang aman dan nyaman," ucap dia.
Sekadar informasi, Kementerian PUPR melaporkan, progres fisik pekerjaan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 1 sejumlah 40 paket telah mencapai 77 persen hingga saat ini.
"Pekerjaan di infrastruktur IKN oleh Kementerian PUPR itu ada dua tahap. Untuk tahap 1 paket pekerjaan terkontrak sebelum Maret 2023 sebanyak 40 paket senilai hampir Rp25 triliun itu progresnya saat ini sudah 77 persen. Ini memang yang utama," ujar Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksana Pembangunan IKN Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga dalam Rakornas Ibu Kota Nusantara di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis, 14 Maret.
Danis menyebut, untuk pekerjaan infrastruktur tahap kedua sendiri kini progres konstruksinya sudah mencapai 25 persen.
"Kemudian, ada tahap 2 yaitu tambahan untuk paket fisik kontrak setelah Maret 2023 sampai dengan akhir 2024 adalah 49 paket (progres konstruksinya) sebesar 25 persen dengan nilainya adalah Rp43 triliun," kata dia.
Baca juga:
Dia menilai, pembangunan infrastruktur di IKN memang difokuskan untuk proyek ekosistem kantor pemerintah.
Pasalnya, untuk mendukung pelaksanaan Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN.
"Karena kami berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). (Pembangunan difokuskan) untuk ekosistem kantor pemerintahan," ucap Danis.