Perintah Pengadilan: Changpeng Zhao Wajib Serahkan Paspor

JAKARTA - Changpeng Zhao, eks CEO Binance, telah diperintahkan oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk menyerahkan seluruh paspor Kanada yang dimilikinya. Tindakan ini adalah bagian dari ketentuan jaminan baru yang harus dipatuhi sehubungan dengan kasus pelanggaran anti-pencucian uang (AML) yang dihadapinya. Zhao diwajibkan untuk tetap berada di Amerika Serikat dan wajib melaporkan setiap rencana perjalanannya kepada otoritas pengadilan.

Berdasarkan laporan Cryptopotato pada 12 Maret, dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa Zhao harus menyerahkan paspor yang masih aktif maupun yang sudah tidak berlaku kepada pihak ketiga yang ditunjuk. Selain itu, ia juga dilarang mendapatkan dokumen perjalanan baru tanpa seizin pengadilan.

Binance, yang dituding terlibat dalam pencucian uang dan pelanggaran sanksi, telah setuju untuk membayar denda lebih dari 4 miliar dolar AS (sekitar 62,3 triliun rupiah). Ini merupakan salah satu denda terbesar yang pernah dikenakan kepada sebuah perusahaan di Amerika Serikat. Zhao dijadwalkan menjalani hukuman pada 30 April, dengan potensi hukuman penjara hingga 18 bulan.

Zhao mengakui kesalahannya pada November 2023 terkait pelanggaran terhadap ketentuan anti-pencucian uang Amerika Serikat. Dakwaan terhadap Binance muncul akibat kegagalan mereka dalam mendaftarkan diri sebagai bisnis pengiriman uang dan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA) dan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Kasus yang melibatkan Changpeng Zhao dan Binance menyoroti kompleksitas regulasi di industri kripto yang dinamis. Penyelesaian kasus ini diharapkan akan mendorong Binance untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi global. Sebagai salah satu bursa kripto terkemuka, perhatian internasional terfokus pada kasus ini, yang diharapkan menjadi preseden dalam penegakan hukum dan regulasi kripto di seluruh dunia.

Perkembangan teknologi dan adopsi yang meluas menambah kerumitan dalam regulasi kripto. Kasus ini menegaskan pentingnya kerja sama internasional dan antarlembaga dalam menciptakan kerangka kerja regulasi yang efektif. Pengadilan AS telah berkomitmen untuk menegakkan hukum dengan tegas, yang diharapkan akan mendorong transparansi dan kepatuhan yang lebih baik di antara pelaku industri kripto.