KPU Siapkan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilu di MK
JAKARTA - KPU telah membentuk tim penyelesaian sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pemilu presiden/wakil presiden (pilpres) dan pemilu anggota legislatif (pileg).
Hal tersebut disampaikan anggota KPU Mochammad Afifuddin sebagai persiapan KPU untuk antisipasi sengketa Pemilu 2024 di MK.
"Tim dari KPU terdiri atas tim internal di jajaran KPU dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota dan tim eksternal, yaitu kuasa hukum (lawyer)," kata pria yang akrab disapa Afif dikutip ANTARA, Rabu, 6 Maret.
Afif menegaskan KPU melakukan persiapan sedari awal dalam menghadapi PHPU dengan menyiapkan tim internal dan eksternal.
Mereka juga menyusun prosedur operasional standar (SOP) internal untuk manajemen penanganan perkara PHPU di MK.
"KPU juga menyiapkan skema penanganan PHPU di MK dengan melakukan gelar perkara terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon," ujarnya.
Baca juga:
- Rumah Pengusaha Hanan Supangkat Digeledah KPK Terkait Kasus Pencucian Uang Syahrul Yasin Limpo
- Mahfud MD Sebut Nasib Jokowi Bisa Seperti Soeharto Diseret ke Pengadilan Jika Hak Angket Digulirkan di DPR
- Berkas Perkara 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Tersangka Kecurangan Pemilu Dinyatakan Lengkap
- Ganjar Dilaporkan ke KPK, Gerindra: Hati-hati Jangan Sampai Dituding Ada Kriminalisasi
Selain itu, KPU juga melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, bahkan sampai ke level kejadian-kejadian di TPS.
Diketahui jangka waktu pengajuan permohonan ke MK untuk pilpres paling lama 3 hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU.
Sementara itu, tenggat sejenis untuk pileg paling lama 3 x 24 jam sejak pengumuman perolehan suara oleh KPU.