Koalisi Perubahan Matangkan Kajian Hak Angket Sambil Tunggu PDIP
JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda menyebut partai Koalisi Perubahan yakni NasDem, PKB, dan PKS masih mematangkan draf hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Sedang masih dalam kajian tim hukum, setahu saya. Saya belum dapet update yg terbaru menyangkut soal ini. (Finalisasi draf) Bisa dipercepat, bisa diperdalam dulu, itu opsi teknis," kata Huda di kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 4 Maret.
Selagi menyempurnakan penyusunan draf usulan hak angket, parpol pengusung caprew-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga masih menunggu Fraksi PDIP menginisiasi hak angket kepada pimpinan DPR.
Jika PDIP telah mengajukan hak angket, Badan Musyawarah DPR akan melakukan pembahasan untuk menetapkan jadwal rapat paripurna sebagai penentuan pengguliran hak angket.
"Kita tunggu sekali lagi, nanti bamus itu salah satunya menunggu draf hak angket. Nah, kita lihat aja, kita intip aja Bamus yang akan diselenggarakan sebelum paripurna, apakah ada yang sudah mengajukan hak angket atau tidak," ujar Huda.
Sebelumnya, Partai NasDem, PKB, dan PKS telah menyatakan bergabung dalam satu gerbong untuk menggulirkan hak angket di DPR RI mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca juga:
Namun, ketiga partai pengusung capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ini menunggu PDI Perjuangan (PDIP) untuk bergerak sebagai inisiator usulan hak angket.
Mengingat, wacana hak angket ini mulanya dikemukakan oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang diusung PDIP.
"Kami utuh tiga partai akan berada bersama PDIP dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator. Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang, Ganjar, kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius," kata Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim di NasDem Tower, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Februari.
Ketika PDIP membutuhkan bantuan berupa data pendukung yang dibutuhkan dalam menggulirkan hak angket, NasDem, PKB, dan PKS menyatakan siap membantu memberikan data yang mereka miliki.