Menlu Retno Desak Negara Pemilik Senjata Nuklir Patuhi Traktat Non-Proliferasi di Konferensi Perlucutan Senjata
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mendesak negara-negara pemilik senjata nuklir, untuk mematuhi kewajibannya, termasuk yang diatur dalam Traktat Non-Proliferasi (NPT), saat menghadiri High-Level Segment Conference on Disarmament di Jenewa, Swiss, Hari Senin.
Dalam satu-satunya forum negosiasi multilateral yang membahas upaya perlucutan senjata dan beranggotanya 65 negara, termasyk lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Menlu Retno dalam pernyataan nasionalnya menekankan pentingnya mengatasi kebuntuan yang dihadapi oleh Konferensi Perlucutan Senjata saat ini.
Indonesia, lanjut Menlu Retno, sebagai Presiden Conference on Disarmament periode kali ini berkomitmen mendorong transparansi, keseimbangan dan juga dialog yang konstruktif.
Dalam kesempatan tersebut, Menlu Retno menyampaikan tiga hal terkait perlucutan senjata. Pertama, ia mengatakan perlunya memperkuat komitmen terhadap perlucutan senjata global.
"Saya sampaikan Indonesia telah meratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) dan siap mendorong universalisasinya. Indonesia mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi kewajibannya, termasuk yang diatur dalam Traktat Non-Proliferasi (NPT)," ujar Menlu Retno dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Selasa 27 Februari.
"Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN terus mendorong penandatanganan segera Protokol SEANWFZ oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau P5," sambungnya.
Berikutnya, Menlu Retno juga menyerukan fokus pada hal-hal yang menyatukan dalam perlucutan senjata, bukan hal yang memecah belah. Menurutnya, negara-negara harus terus mendorong tercapainya kemajuan dalam perlucutan senjata, baik dari sisi prosedural maupun substantif.
"Fokus utama hendaknya ditujukan kepada isu-isu yang menuai kesepakatan seperti Negative Security Assurances yang legally binding dan traktat cut-off bahan fisil," terang Menlu Retno.
Menlu Retno juga menyampaikan perlunya mengatasi tantangan keamanan baru. Dikatakannya, Conference on Disarmament harus adaptif dan responsif terhadap lanskap keamanan yang terus berubah, termasuk munculnya teknologi baru dalam sistem persenjataan dan perang modern, serta mewujudkan traktat untuk mencegah perlombaan senjata di antariksa.
Baca juga:
- Barat Kembali Jatuhkan Sanksi Terhadap Rusia, Juru Bicara Kremlin: Tidak Ada Hal Baru
- Sekjen PBB Sebut Dewan Keamanan Butuh Reformasi Komposisi dan Metode Kerja Usai Kebuntuan di Ukraina dan Gaza
- Pemerintah Korea Selatan Berikan Tenggat Waktu hingga Akhir Februari untuk Dokter yang Mogok Massal Kembali Bekerja
- PM Palestina Mohammed Shtayyeh Umumkan Pengunduran Diri
Menutup pernyataannya, Menlu Retno menyampaikan kecaman atas wacana penggunaan senjata nuklir oleh Israel untuk mengancam warga Gaza.
"Saya juga mendesak dihentikannya pengiriman senjata ke Israel untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa. Terakhir, saya sampaikan penyesalan terkait tidak tercapainya kesepakatan mengenai aplikasi Palestina sebagai observer di Conference on Disarmament," pungkasnya.