Interior dan Furnitur Rumah Menteri di IKN Pakai Produk Lokal
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, interior dan furnitur rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) menggunakan produk dalam negeri.
"(Pakai produk) lokal. Semangat kami semuanya betul-betul semaksimal mungkin kalau produk lokal sudah ada, itu kami pakai. Masa furnitur harus dari luar, sudah ada (di dalam negeri)," ujar Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksana Pembangunan IKN Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga di Jakarta, Senin, 26 Februari.
Danis menyebut, penggunaan produk lokal di rumah tapak jabatan menteri diimplementasikan untuk ubin lantai hingga lampu.
"Kalau enggak salah lampunya dari daerah Boyolali, Jawa Tengah," katanya.
Dia menambahkan, produk-produk lokal juga bakal digunakan untuk interior dan furnitur istana negara serta kantor presiden di IKN.
Pada kesempatan sama, Danis melaporkan progres rumah tapak jabatan menteri sudah mencapai hampir 80 persen.
Kementerian PUPR juga sudah merampungkan pembangunan dua (2) unit rumah tapak jabatan menteri sebagai rumah contoh (mock up) di IKN.
"Kemarin ada yang kami percepat untuk memberikan gambaran, yang mana dua unit rumah tapak jabatan menteri sudah jadi," tuturnya
Adapun Kementerian PUPR menargetkan sebanyak 36 rumah tapak jabatan menteri akan selesai pada Juli 2024 mendatang.
"semuanya di Juli (2024) sudah selesai 36 (rumah tapak jabatan menteri)," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilakukan secara bertahap.
Pemindahan dilakukan sesuai dengan penapisan (filter) kelembagaan dan ketersediaan hunian.
"Skenario pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian bagi ASN," ujar Anas dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu, 24 Februari.
Anas mengatakan hal tersebut usai pertemuan dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat, 23 Februari.
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), strategi perpindahan menuju IKN ditegaskan tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional menuju smart government.
Baca juga:
Dalam penerapan smart government yang mengutamakan sistem kerja fleksibilitas, kolaborasi dan agile di IKN melalui dukungan digitalisasi sistem pemerintahan.
"Target awal yang dapat dicapai adalah pemindahan ASN untuk persiapan pelaksanaan upacara memperingati Kemerdekaan RI ke-79 di IKN pada Agustus mendatang. Kemudian, disusul dengan periode perpindahan pada November dan Desember 2024," kata dia.