Kemendikbudristek Pastikan Investigasi Bullying Binus School Serpong Libatkan Anak Vincent Rompies
JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan bakal menindaklanjuti kasus perundungan atau bullying di Binus School Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel) melibatkan anak artis Vincent Rompies.
“Kemendikbudristek melalui Tim Inspektorat Jenderal telah melakukan komunikasi dengan sekolah dan menindaklanjuti kasus yang terjadi,” kata Kepala Biro Kerja Sama Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek Anang Ristanto di Jakarta, Selasa 20 Februari, disitat Antara.
Anang menuturkan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak sekolah dan diketahui bahwa SMA Binus School Serpong sudah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).
Tak hanya pihak sekolah, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel juga telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan (Satgas PPKSP).
Anang memastikan korban mendapatkan proses pemulihan yang optimal dengan upaya penanganan kasus perundungan ini berjalan sesuai dengan mekanisme investigasi, sehingga nantinya akan diterapkan sanksi bagi pelaku sesuai peraturan yang berlaku.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikburistek melalui Balai Penjaminan Mutu dan Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten pun terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah (pemda) untuk memantau perkembangan kasus tersebut.
Baca juga:
- Syahrul Yasin Limpo Bakal Didakwa Lakukan Pemerasan dan Terima Gratifikasi Rp44,5 Miliar
- Real Count KPU Terkini, Perolehan Suara Prabowo vs Anies di DKI Jakarta Bersaing Sengit
- Ditanya soal Jokowi Jadi Jembatan Antarpartai, Mahfud MD: Semua Bisa Terjadi ke Depan
- Viral Kabinet Prabowo-Gibran, Gerindra Sebut Hoaks Masih Tunggu Real Count KPU Rampung
Anang menjelaskan Kemendikbudristek sendiri telah memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan melalui Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 yang diluncurkan pada 8 Agustus 2023 sebagai bagian dari Merdeka Belajar Episode ke-25.
Peraturan tersebut menugaskan satuan pendidikan untuk membentuk TPPK, sedangkan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota membentuk Satgas PPKSP untuk memastikan adanya respons cepat penanganan kekerasan di satuan pendidikan.
Sampai saat ini terdapat lebih dari 338.000 satuan pendidikan telah membentuk TPPK dengan 251 pemda provinsi dan kabupaten/kota juga sudah membentuk Satgas PPKSP.
“Langkah-langkah tersebut merupakan upaya Kemendikbudristek untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, menyenangkan, dan bebas dari segala kekerasan,” kata Anang.