PDIP Mantapkan Diri Jadi Oposisi, Gerindra Sebut Prabowo Tetap Ingin Merangkul
JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghargai langkah PDI Perjuangan (PDIP) yang memantapkan tekad menjadi oposisi bila Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024.
Kendati demikian, Prabowo tetap berkeinginan untuk merangkul semua kekuatan di luar partai politik dan simpatisan pendukung pasangan calon nomor urut 2 guna membangun Indonesia
"Sebagai sebuah pernyataan kami menghormati tetapi sekali lagi keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan tetap akan kami lakukan," ujar Muzani kepada wartawan, Jumat, 16 Februari.
Bahkan, Prabowo disebut sudah memiliki rencana untuk mendatangi kekuatan-kekuatan tersebut. Meski, tak disampaikan secara gamblang mengenai waktunya.
"Tadi baru saja juga beliau menyampaikan akan mendatangi beberapa tokoh yang juga tidak mendukung beliau," ungkapnya.
"Beliau belum ngomong detail tapi ada rencana itu," sambung Muzani.
Selain itu, Prabowo juga sudah memberikan perintah untuk menjalani kominikasi dengan kubu paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Komunikasi itupun disebut sudah mulai terjalin.
"Komunikasi kami dengan partai-partai di luar koalisi sudah mulai terjalin, meskipun baru tahap awal dan komunikasi itu Insyaallah akan terus kita lakukan dengan teman-teman yang ada di pihak 01 dan 03," kata Muzani.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP siap menjadi partai politik yang berfungsi check and balance pemerintah atau oposisi.
Baca juga:
- Timnas AMIN Usul Timses Semua Paslon Datangi Kantor KPU, Cek Langsung Sistem IT
- Diperintah Prabowo, Gerindra Mulai Jalin Komunikasi dengan Anies-Ganjar
- Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi BPPD, Bupati Sidoarjo: Saya Berusaha Beri Keterangan Seutuhnya
- KIP Ingatkan KPU soal Formulir Model C1-Plano Bebas Diakses Masyarakat
Hasto menilai pada periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk memanipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.
Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pasca-Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam keterangannya.
Selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai. “Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional, kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” pungkasnya.