Kejari Limpahkan Perkara 20 Tersangka Aksi Panah ke Polisi Jaga Konflik Warga di Mataram NTB
NTB - Kejaksaan melimpahkan berkas dan 20 tersangka aksi panah terhadap polisi yang mengamankan perselisihan antara warga Lingkungan Karang Taliwang dengan Lingkungan Monjok, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Iya, benar. Baru selesai proses tahap duanya (pelimpahan tersangka dan barang bukti). Ada 20 tersangka yang kami terima dari penyidik. Giat dilaksanakan di kantor kami," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Harun Al Rasyid di Mataram, NTB, Kamis 1 Februari, disitat Antara.
Tindak lanjut dari tahap dua ini, jaksa penuntut umum mulai menyusun surat dakwaan untuk kebutuhan pelimpahan ke pengadilan.
"Mengenai posisi 20 tersangka, kami lanjutkan penahanan di Lapas Lombok Barat," ujarnya.
Sementara, Kepala Satreskrim Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Purusa Utama turut membenarkan penyidik Kejari Mataram melimpahkan 20 tersangka ke penuntut umum.
Pelimpahan turut dilakukan bersama penyerahan barang bukti berupa rekaman video yang menampilkan aksi tersangka, 130 anak panah, 7 ketapel, 60 biji kelereng, 23 petasan, 3 samurai, 3 rompi pengaman, dan 3 senapan angin.
"Pelimpahan kami laksanakan usai berkas perkara dinyatakan lengkap," ucap Yogi.
Baca juga:
- Hujan-hujanan Bareng Pendukungnya di Manado, Ganjar: Terasakan Gelombang Kemenangan
- Antisipasi Kecurangan, TKN Prabowo-Gibran Siapkan Saksi Berlapis di TPS
- Ikut Rumuskan, Tom Lembong Sebut Isi Omnibus Law UU Cipta Kerja Sangat Berbeda dari Rancangan Awal
- Soal Pembatalan Status Tersangka Eks Wamenkumham, Nawawi: Kenapa Ya, Hakim Praperadilan Ini?
Untuk lima orang tersangka lainnya, Yogi memastikan penanganan perkaranya masih dalam tahap penyidikan.
Sebanyak 20 orang tersangka yang dilimpahkan dalam kasus ini berasal dari Lingkungan Karang Taliwang. Masing-masing tersangka punya peran berbeda, ada yang diduga menghasut untuk berbuat pidana dan melawan petugas dengan menggunakan senjata tajam.
Dalam berkas perkara, 20 tersangka ditetapkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 213 KUHP juncto Pasal 212 KUHP.