Bawaslu Wanti-wanti KPU Perihal Distribusi Logistik Pemilu di Wilayah Terluar
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemantauan yang cermat terhadap distribusi logistik pemilu ke berbagai daerah di luar Provinsi DKI Jakarta.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menyoroti bahwa baru-baru ini mereka menerima laporan mengenai pengiriman logistik oleh KPU tanpa pengawalan dan tanpa pendamping sama sekali.
"Kami baru saja menerima laporan bahwa pengiriman logistik KPU dilakukan tanpa pengawalan sama sekali. Hanya satu orang sopir dan truk tersebut ditinggalkan untuk mencari alamat gudang KPU. Ini baru satu laporan," ungkap Rahmat Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta, 28 Desember.
Bagja menjelaskan bahwa lokasi tujuan logistik tersebut bahkan tidak terlalu jauh dari wilayah DKI Jakarta, sehingga Bawaslu meminta KPU untuk memastikan agar insiden serupa tidak terulang.
Baca juga:
- Tak Ada Elite Gerindra di Pernyataan Bersama 8 Parpol Tolak Proporsional Tertutup Pemilu 2024, Golkar: Mereka Sudah Setuju
- Dibacakan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ini 5 Pernyataan Sikap Delapan Parpol yang Resmi Tolak Sistem Pemilu Proposional Tertutup
- Delapan Parpol Bakal Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Waketum NasDem: Ini Menyangkut Kepentingan Parpol, Tak Perlu Melibatkan Jokowi
Ketua Bawaslu juga menegaskan pentingnya koordinasi antara KPU dengan aparat keamanan setempat. Hal ini dimaksudkan agar distribusi logistik pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar hingga mencapai pos TPS, bahkan di daerah yang terpencil.
"Meskipun logistik yang dikirim bukanlah surat suara, kejadian ini menunjukkan adanya potensi masalah jika KPU tidak transparan dan tidak berkomunikasi dengan aparat keamanan setempat," tegasnya.