BPS dan IOM PBB Akan Berkolaborasi untuk Satu Data Migrasi Internasional
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Migrasi PBB atau International Organization for Migration (IOM) mencanangkan kolaborasi satu data migrasi internasional (SDMI).
Adapun, kerja sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai data yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan organisasi dari tingkat desa hingga tingkat nasional.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan migrasi internasional telah menjadi salah satu isu paling menantang yang dihadapi oleh para pengambil kebijakan di seluruh dunia karena kompleksnya mobilitas dan keterkaitan isu migrasi dengan isu sosiol ekonomi lainnya.
Selain itu, menurut Amalia dibutuhkan data yang dapat diandalkan dan tepat waktu untuk menginformasikan pembuat kebijakan migrasi dan untuk penyediaan bantuan kemanusiaan, serta untuk memaksimalkan dampak positif migrasi terhadap pembangunan.
Sehingga membutuhkan integrasi data yang telah tersebar di berbagai lembaga dan organisasi mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Integrasi data terkait migrasi internasional perlu didukung dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan sistem yang terpadu untuk memperkuat tata kelola dan manajemen data yang lebih baik.
“Untuk menciptakan migrasi internasional yang aman, tertib, dan teratur, dibutuhkan komitmen kementerian/lembaga terkait untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama melalui SDMI, sehingga menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi,” kata Amalia, dalam keterangannya, Rabu 20 Desember.
Amalia menyampaikan sehingga memberikan fondasi yang kuat bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berbasis bukti.
SDMI merupakan inisiatif yang signifikan dan menjadi langkah yang menunjukkan peran aktif pemerintah Indonesia untuk mewujudkan manajemen data terkait migrasi internasional yang lebih baik.
Selain itu, SDMI dikembangkan dan diperkenalkan sejak tahun 2019 melalui rangkaian pertemuan konsultasi dan koordinasi.
Amalia menyampaikan sepanjang tahun 2023 ini, berbagai rangkaian kegiatan telah dilaksanakan, seperti pertemuan koordinasi awal, pertemuan konsultasi ke kementerian dan lembaga kunci, pertemuan dengan pemerintah daerah, pembangunan rancangan cetak biru dan peta jalan SDMI.
Selanjutnya, penyusunan ringkasan kebijakan, penyusunan panduan konsep dan definisi SDMI, pembangunan portal, serta penyelenggaraan pelatihan terkait migrasi dan pembinaan penyusunan metadata dan standar data.
Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhadjir Effendy mengatakan salah satu hambatan dalam pembuatan kebijakan terkait migrasi internasional selama ini adalah karena kesulitan memperoleh informasi dan data yang akurat.
"Oleh karena itu, diperlukan data yang terpadu dan berkualitas yang diharapkan dapat dihasilkan melalui SDMI," Jelasnya.
Muhajir menyatakan bahwa SDMI merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan jutaan migran di seluruh dunia yang telah berkontribusi terhadap negara asal dan tujuan, termasuk yang berasal dari Indonesia.
Kepala Misi IOM Indonesia Jeffrey Labovitz turut menegaskan pentingnya inisiatif SDMI untuk mewujudkan migrasi yang terkelola dengan baik dan berbasis bukti.
“Manajamen migrasi yang baik dapat tercipta melalui implementasi kebijakan migrasi yang komprehensif, koheren, dan mengacu kepada hasil jangka panjang, hal ini sulit untuk diimplementasikan tanpa adanya bukti dan data yang mumpuni," ujarnya.
Dalam hal ini, Jeffrey menyampaikan IOM telah berkolaborasi dengan BPS dan Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) dalam menyusun usulan rancangan Cetak Biru dan Peta Jalan SDMI 2023-2028 demi menyiapkan strategi yang jelas dalam pengembangan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi SDMI.
Baca juga:
Kegiatan ini menjadi langkah awal implementasi SDMI dan diharapkan dapat mendorong dialog dan diskusi lebih lanjut untuk realisasi SDMI dengan mempertimbangkan ruang lingkup pengumpulan dan pengunaan data migrasi internasional di Indonesia.
Selain itu, pembagian peran dan tanggung jawab antar kementerian dan lembaga yang terkait, mekanisme koordinasi melalui forum SDMI, hingga aspek-aspek teknis, seperti pelindungan data pribadi, serta sistem pendukung interoperabilitas data yang dapat disepakati bersama.
Pencanangan kolaborasi SDMI diharapkan dapat mendukung posisi Indonesia sebagai salah satu negara unggulan di dunia untuk implementasi Kesepakatan Global terkait Migrasi yang Aman, Teratur, dan Reguler (Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration atau GCM) serta untuk pencapaian Indonesia Emas 2045 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).