Kaleidoskop 2023: 6 Jurus Jaga Perekonomian Indonesia, dari BLT hingga PPN Rumah Gratis

JAKARTA - Kaleidoskop sepanjang 2023, pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi. Apalagi, perekonomian sedang tidak baik-baik saja usai meredanya COVID-19.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu bahwa Indonesia harus mewaspadai pelemahan ekonomi global terutama China. Di mana, China adalah mitra dagang global dan terbesarnya Indonesia.

Selain itu, dampak el nino di Indonesia juga cukup membuat Indonesia tertekan, terutama masyarakat di kalangan bawah. terjadinya El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi.

Tingginya suku bunga di negara maju dan melemahnya outlook perekonomian global menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat.

Hal ini terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan ekonomi Indonesia kuartal III-2023 sebesar 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Angka pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) itu hanya tumbuh 1,6 persen secara kuartal ke kuartal (qtq) bila diabndingkan kuartal II-2023 sebesar 5,17 persen secara tahuannya. Nilai kuartal III 2023 juga lebih rendah dari kuartal III 2022 yang sempat mencapai 5,73% (yoy).

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengakui penurunan tersebut. Menurutnya, pola penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia memang kerap terjadi saat memasuki kuartal III.

"Hal ini memang sejalan dengan pola di tahun sebelumnya, di mana pertumbuhan ekonomi triwulan III selalu lebih rendah dibanding triwulan II, kecuali 2020 saat pandemi Covid-19," kata Amalia.

Selain faktor musiman, penurunan pertumbuhan ekonomi juga terjadi karena melemahnya ekspor dan impor pada kuartal III 2023. Tercatat, ekspor terkontraksi 4,26 persen dan impor juga terkontraksi 6,18 persen (yoy).

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa paket kebijakan, dari bantuan beras, insentif pajak hingga bantuan langsung tunai (BLT).

Berikut beberapa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan bisnis sepanjang 2023:

1. BLT El Nino dan Tambahan Bantuan Beras

Adapun, paket kebijakan pertama adalah penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.

Kebijakan ini meliputi pemberian tambahan bantuan beras sebesar 10 kg yang akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat selama bulan Desember dengan total anggaran Rp2,67 triliun.

Sementara, BLT akan diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat selama November hingga Desember dengan total anggaran Rp7,52 triliun.

2. Percepatan Penyaluran KUR UMKM

Paket kebijakan berikutnya ditujukan untuk mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini dilakukan untuk melancarkan penyaluran dan meningkat implementasi yang tersendat sepanjang Semester I.

Percepatan penyaluran program KUR dilakukan melalui weekend banking, sehingga penyerapan penyaluran KUR diharapkan dapat meningkat dan lebih optimal. Adapun realisasi KUR pada September 2023 mencapai Rp177,5 triliun dan diharapkan pada akhir tahun 2023 menjadi Rp297 triliun.

3. Bebas PPN Rumah dan Bantuan Biaya Administrasi untuk MBR

Selanjutnya, pemerintah memperkuat sektor perumahan untuk mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.

Bentuk kebijakannya yaitu pemberian PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp5 miliar, namun yang ditanggung pemerintah adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sampai dengan Rp2 miliar selama 14 bulan dari November 2023 sampai dengan Desember 2024.

Pemberian PPN-DTP dilakukan dengan ketentuan, bulan November 2023 hingga Juni 2024, PPN DTP diberikan sebesar 100 persen, dan bulan Juli 2024 hingga Desember 2024, PPN DTP diberikan sebesar 50 persen.

Selain itu, pemerintah juga memberi Bantuan Biaya Administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp4 juta per rumah. Pada bulan November hingga Desember 2023 diberikan kepada 62 ribu unit, dan di periode tahun 2024 diberikan kepada 220 ribu unit. Sehingga total perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp3,7 triliun untuk tahun 2023 dan 2024.

4. Rumah Sejahtera Terpadu (RST)

Dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1,8 ribu rumah pada November hingga Desember 2023. Bantuan RST tersebut mencapai Rp20 juta per rumah.

5. Bagi Rice Cooker

Pemerintah juga membagikan alat memasak berbasis listrik (AML) berupa rice cooker sebanyak 500.000-an unit. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga.

Adapun, target rumah tangga penerima AML adalah pelanggan PLN atau PLN Batam berdaya 450 VA s.d. 1.300 VA yang berdomisili di daerah tersedia listrik 24 jam menyala, rumah tangga tersebut tidak memiliki AML

6. Insentif Kendaraan Listrik

Pemerintah juga memberikan memberikan insentif untuk impor kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai dalam keadaan utuh atau completely build-up (CBU). Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

"Perusahaan industri KBL berbasis baterai yang melakukan pengadaan KBL berbasis baterai yang berasal dari impor dalam keadaan utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan insentif," tulis Pasal 18 dalam beleid tersebut.

Sementara itu, mengacu pada Pasal 12, perusahaan industri KBL yang diizinkan untuk mendapatkan insentif dalam proses impor kendaraan lisrtik utuh yang akan diberikan kuota berdasarkan realisasi pembangunan, investasi, dan/atau peningkatan produksi KBL berbasis baterai.

Artinya, insentif tersebut ditujukan bagi perusahaan industri KBL yang sudah berkomitmen untuk melakukan investasi pada kendaraan listrik.

Dalam Pasal 19A ayat (1) disebutkan bahwa insentif yang diberikan dapat berupa bea masuk atas importasi KBL berbasis baterai dalam keadaan utuh (completely build-up/CBU) atau insentif bea masuk ditanggung pemerintah atas importasi KBL berbasis baterai dalam keadaan utuh.

Kemudian, pemerintah juga memberikan insentif PPnBM untuk KBL Berbasis Baterai dalam keadaan utuh atau insentif PPnBM ditanggung pemerintah (DTP), serta insentif pembebeasan atau pengurangan pajak daerah untuk KBL berbasis baterai dalam keadaan utuh.

Adapun, dampak paket kebijakan ekonomi itu diharapkan dapat mendorong penambahan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di triwulan IV 2023 sebesar 0,2 persen.

Dengan kebijakan ini, pemerintah meyakini perekonomi Indonesia bisa bertahan dari ketidakpastian global. Selain itu, adanya paket kebijakan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dijaga sebesar 5,06 persen pada kuartal keempat 2023.