Permintaan Klarifikasi Kebocoran Data Pemilih Belum Terpenuhi, Kemenkominfo Surati Lagi KPU
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum melakukan klarifikasi terkait dugaan bocornya data pemilih untuk Pemilu 2024.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengaku, pihaknya sudah megirimkan surat kedua ke KPU untuk meminta klarifikasi terkait hal itu.
"Kami sudah kirim surat lagi, karena KPU harus membalas surat itu. Belum ada (respon dari KPU) maka dari itu kami kirim surat kedua," kata Semuel di Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember, disitat Antara.
Menurut Semuel, klarifikasi insiden yang dialami oleh PSE apabila diduga mengalami kebocoran data tidak harus berupa solusi dan penyelesaian masalah.
Baca juga:
- Sudah 8 Jam di Polda Metro, Aiman Masih Diperiksa Terkait Pernyataan 'Polisi Tidak Netral'
- Sindir Gibran, Anies: Asam Folat Didapat dari Tanaman, Bukan di Bengkel
- Politikus PDIP Tolak Draf RUU Daerah Khusus Jakarta soal Gubernur dan Wakilnya Ditunjuk Presiden
- Ternyata Menparekraf Sandiaga Punya Kebiasaan Seruput Kopi Susu Tanpa Diaduk
PSE dapat membalas surat klarifikasi tersebut dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh PSE untuk menanggulangi dugaan insiden terkait.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), PSE memang wajib menyampaikan kepada lembaga hingga subjek data pribadi apabila ditemukan kegagalan dalam Pelindungan Data Pribadi.
Hal itu dituangkan dalam pasal 46 ayat (1) yang berbunyi bahwa pemberitahuan itu harus diberikan secara tertulis paling lambat 3x24 jam.
Meski begitu karena aturan pendamping yang mengatur kelembagaan untuk pengawasan UU PDP belum rampung maka saat ini peran kelembagaan itu masih dipegang oleh Kementerian Kominfo sebagai pengampu dari regulasi tersebut.
Dalam insiden dugaan kebocoran data KPU sayangnya sebagai PSE, KPU masih belum memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kementerian Kominfo sesuai dengan amanat UU.
Maka dari itu, Semuel menegaskan pihaknya saat ini menantikan balasan dari KPU agar mendapatkan kejelasan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Meski sudah ada pernyataan yang dirilis itu kan untuk di media. Tapi untuk kami, saat ini kami menunggu surat-menyurat sesuai proses resmi. Kami menunggu itu," katanya.
Sebelumnya, pada Selasa (28/11) dugaan kebocoran data pemilih di KPU muncul setelah peretas anonim bernama "Jimbo" mengklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut.
Jimbo membagikan 500 ribu data DPT contoh dalam satu unggahan di situs web BreachForums. Situs tersebut biasanya digunakan untuk menjual data-data hasil peretasan.
Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id.