Bedah Visi di Andalas, Muhaimin Janjikan Keadilan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
PADANG - Calon wakil presiden nomor urut 1 Abdul Muhaimin Iskandar memaparkan sejumlah gagasan yang akan diimplementasikan jika pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Saya dan Mas Anies bersepakat mengusung perubahan jilid kedua yakni satu keadilan dan kemakmuran untuk rakyat Indonesia," kata Muhaimin Iskandar di Padang dilansir ANTARA, Senin, 4 Desember.
Hal tersebut disampaikan Cak Imin, sapaan akrabnya, usai bedah visi misi dan uji gagasan capres dan cawapres 2024 yang diselenggarakan BEM KM Universitas Andalas, Sumatera Barat.
Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia dapat dilakukan dengan mengubah pola kerja lewat sejumlah cara diantaranya memasukkan unsur keadilan, dan kesetaraan dalam setiap kebijakan maupun program pembangunan.
"Tidak boleh lagi pertumbuhan ekonomi yang eksklusif atau terbatas," kata Cak Imin.
Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang terbatas dimaknai sebagai hanya terpusat di titik-titik tertentu saja. Saat ini 100 orang terkaya di Tanah Air menguasai sekitar 85 persen aset negara terutama kekayaan alam.
Karena itu, kekayaan sumber daya yang dimiliki Indonesia harus dijalankan dengan inklusif atau terbuka serta mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan.
Baca juga:
- Jokowi Cek Stok Beras Sambil Bagikan Bantuan Pangan di Manggarai Barat NTT
- Cak Imin Bantah Tudingan Format Debat Cawapres Didampingi Capres Usulan Timnas AMIN
- KPU akan Gelar Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Bahas Format Debat Capres-Cawapres
- Besok Dewas KPK Bakal Panggil Lagi Firli Terkait Dugaan Pertemuan dengan SYL
Wakil Ketua DPR 2019-2024 itu menilai pemerintah sudah berhasil dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun, angka pengangguran justru semakin tinggi.
Tidak hanya itu, ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa, desa dan kota juga menjadi fokus pasangan nomor urut 1 itu apabila terpilih pada pesta demokrasi lima tahunan.
Terkait aspek pembangunan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ke-25 tersebut menilai pertimbangan kewilayahan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Jika hal itu dilaksanakan, maka ketimpangan ekonomi dan angka kemiskinan diyakini dapat ditekan atau diatasi.
"Hal itu dapat kita lihat dari ketimpangan indeks pembangunan manusia di tiap provinsi yang tidak seimbang," ujarnya.