Menkominfo Jamin Tak Ada Motif Politik di Kasus Kebocoran Data Pemilih

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informartika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menjamin tidak ada dugaan motif politik dalam kasus kebocoran 204 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di KPU RI yang beredar di media sosial.

Budi mengklaim, Kemenkominfo telah menelusuri motif sementara pembobol ratusan juta data pemilih. Motifnya, kata dia, hanya terindikasi motif ekonomi.

"Kalau motif kita berani jamin itu kepentingan komersil. Mau diperjualbelikan data itu. Dari kami kesimpulan sementara," kata Budi Arie kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 November.

"(Indikasi, red) Ya menjual, data mahal loh, (menjual) ke pihak-pihak yang memerlukan," sambungnya.

Ketum Projo itu meminta publik tidak resah akan adanya pembobolan 204 juta data DPT di Pemilu 2024. Sebab sekali lagi, dia menekankan motif pembobolan bukanlah politik.

"Tapi cuma meyakinkan ini enggak ada motif politik, ini motif bisnis. Karena itu, supaya publik jangan resah dulu," kta Budi.

Budi memastikan, Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan BSSN dan Polri guna mengatasi masalah tersebut. Namun, pihaknya menyerahka pihak kepolisian untuk menangkap pelakunya.

"Ini juga sekaligus warning buat penyelenggara pemilu buat menjaga sistemnya dengan baik, keamanan datanya dengan baik," katanya.

Meski begitu, Budi mengimbau semua pihak untuk tidak menyalahkan KPU. Dia meminta agar tidak mendiskreditkan penyelenggara pemilu atas kasus kebocoran data pemilih ini.

"Udah jangan kita salah menyalahkan. Kami kominfo tidak mau menyalahkan Kementerian lembaga lain apalagi KPU ini kan penyelenggara pemilu tumpuan kita semua, gitu loh. Jangan sampe KPU didiskreditkan dong," pungkasnya.