DPRD Desak Pemprov DKI Penuhi Kekurangan Gudang Logistik Pemilu Paling Lambat 10 Desember
JAKARTA - Komisi A DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk segera mencarikan solusi atas kekurangan tempat penyimpanan logistik dan rekapitulasi Pemilu 2024.
Persoalan ini diadukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta telah meminjamkan semua gelanggang olahraga (GOR) tiap kecamatan untuk tempat penyimpanan logistik pemilu.
Namun, masih ada 11 GOR yang masih direvitalisasi dan belum selesai terbangun kembali. Beberapa kecamatan telah mendapat gudang logistik alternatif, namun masih ada dua kecamatan di Jakarta yang belum memiliki gudang logistik dan rekapitulasi.
“Tempat rekapitulasi suara ini hal yang sangat penting. Ini harus benar-benar ada solusi,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono dalam keterangannya, Rabu, 29 November.
Mujiyono menyebut pihaknya akan segera memanggil jajaran Pemprov DKI untuk mencari tempat alternatif gudang logistik dan rekapitulas pemilu paling lambat Minggu, 10 Desember 2023.
“Maksimal tanggal 10 Desember itu harus beres. Kita harus sepakat biar diberesin, dipenuhi kebutuhan KPU DKI Jakarta. Jadi kita harus melakukan penekanan dan pengawasan terhadap kebutuhan ini kepada eksekutif,” tegasnya.
Baca juga:
- Kemenkes Minta Jajaran Kesehatan Siaga Pneumonia Misterius yang Mewabah di China
- Anies Kritik IKN Bikin Ketimpangan Baru, Jokowi: Kita Tak Ingin Jawasentris, Tapi Indonesiasentris
- PKS Tolak IKN, Jokowi: Pendapat kan Boleh, tapi IKN Sudah Ada Undang-Undangnya
- Presiden Jokowi Tolak Tanggapi Kritik Megawati yang Jengkel dengan Penguasa Bertindak Orde Baru
Dalam rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta Nelvia Gustina menyebut, masih ada 11 GOR yang masih direvitalisasi dan belum selesai terbangun kembali. Terdapat juga GOR yang tidak layak menjadi tempat penyimpanan logistik.
Saat ini, KPU kabupaten/kota di Jakarta telah menerima logistik tahap 1 yang berisi kotak suara, bilik suara, dan segel plastik untuk tiap tempat pemungutan suara (TPS).
Seharusnya, logistik ini diserahkan di tiap kecamatan pada 1 Desember 2023. Namun, Nelvia menyayangkan masih ada kecamatan yang belum memiliki tempat penyimpanan logistik akibat GOR yang direvitalisasi tersebut.
Padahal, dalam amanat undang-undang, pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas lokasi penyimpanan logistik kepemiluan untuk digunakan panitia pemilihan kecamatan (PPK) selama tahapan pemilu.
"GOR ini direvitalisasi di tahun pemilu. Menurut kita, seharusnya kalau perencanaannya matang, tidak direvitalisasi di tahun pemilu karena itu seharusnya bisa kita gunakan sebagai tempat rekapitulasi," ungkap Nelvia.
Nelvia mengaku sudah ada beberapa tempat pengganti GOR yang ditawarkan Pemprov DKI seperti aula gedung pemerintah hingga bangunan bekas sekolah.
Hanya saja, masih ada dua kecamatan, yakni di Mampang dan Kebayoran Lama yang belum menemui solusi alternatif tempat logistik dan rekapitulasi pemilu. Beberapa GOR yang dipakai di kecamatan lain juga masih membutuhkan perbaikan minor.