Banyak Celah di UU Pemilu, Tugas Bawaslu Makin Berat
JAKARTA – Tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Pemilu 2024 dianggap semakin berat karena Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu memiliki banyak celah yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari tudingan kecurangan pemilu.
Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos menilai bahwa teks UU Pemilu masih ambigu. Salah satunya adalah bila tidak ada pernyataan dukungan langsung dalam suatu acara yang dihadiri salah satu pasangan calon di Pilpres 2024 dianggap bukan sebuah pelanggaran.
Dia mencontohkan, acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena, beberapa waktu lalu yang dihadiri cawapres Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan yang digelar oleh delapan asosiasi kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu disebut Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra bukan termasuk bentuk dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran.
Baca juga:
Alasannya, para perangkat desa hanya menyampaikan aspirasi dan harapan, dan tidak mendeklarasikan dukungan. Padahal, ungkap Bonar, apa yang dilakukan oleh sejumlah organisasi perangkat desa jelas menunjukkan keberpihakan pada satu paslon. Apalagi, fakta di lapangan ditemukan sejumlah atribut dengan nomor pasangan Prabowo-Gibran.
“Problemnya UU Pemilu banyak celah. Bila tidak ada pernyataan dukungan langsung dianggap bukan pelanggaran. Inilah lubang-lubang dalam perundangan kita yang selalu dimanfaatkan oleh pihak yang pintar, termasuk seperti yang terjadi di MK,” ujar Bonar dalam keterangannya, Minggu 26 November.
Menurut dia, UU yang ada sekarang dibuat oleh orang pintar, baik di eksekutif maupun legislatif. Sebab, mereka tahu aturan itu akan berlaku pada mereka ketika berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan. Sementara partisipasi publik, entah akademisi maupun kelompok sipil akan diminimalisir.
Dengan tingginya tingkat kepentingan oligarki pada Pemilu 2024, tugas Bawaslu akan semakin berat. Sebab, masing-masing pihak yang berkompetisi akan memanfaatkan celah di dalam aturan. “Ketegasan Bawaslu dengan memberikan penafsiran dan pemaparan apa yang menjadi rule of the game menjadI penting, karena kalau tidak potensi kecurangan apalagi yang melibatkan institusi pemerintahan menjadi terbuka,” tukas Bonar.