DJKN Catat Nilai Lelang Nasional hingga Oktober 2023 Capai Rp33,1 Triliun
JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mencatatkan nilai transaksi lelang hingga Oktober 2023 sebesar Rp33,1 triliun atau telah menembus target pemerintah tahun 2023 sebesar Rp33 triliun.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menyampaikan, nilai pokok lelang tersebut turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp682 miliar.
“Sesuai data online monitoring system, capaian lelang nasional sampai bulan Oktober 2023 yaitu Rp682 miliar untuk PNBP Bea Lelang. Dan untuk pokok lelang telah mencapai Rp33,1 triliun,”ucap Rio dalam Anugerah Reksa Bandha, Rabu 22 November.
Rionald menyampaikan selain barang milik negara (BMN), lelang juga menjadi penting dalam ekonomi nasional dan dapat meningkatkan peran dan fungsi dalam pembangunan nasional.
Adapun, dalam meningkatkan potensi pendapatan lelang Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) akan memperbaiki layanan yang dimiliki dan pihaknya tengah melakukan reengineering portal lelang Indonesia atau lelang.go.id.
Rionald menyampaikan platform digital tersebut merupakan bagian transformasi digital untuk mewujudkan lelang yang mudah, objektif dan aman digunakan oleh semua kalangan masyarakat.
Menurut Rionald, peningkatan dan perbaikan layanan lelang merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak, yaitu DJKN bersama semua stakeholder lelang seperti pemohon lelang, penyelenggara lelang, dan pejabat lelang kelas II.
“Kemenkeu selaku pengelola barang berkomitmen untuk terus bertransformasi menuju aset manajer yang paripurna, melayani dengan baik,” tuturnya.
Baca juga:
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati mengatakan lelang menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan roda ekonomi dan dapat memulihkan keuangan negara.
Sri Mulyani menambahkan, lelang juga salah satu instrumen dalam perbankan penyelesaian non-performing lending (NPL).
“Pelibatan swasta di dalam lelang sangat penting karena tidak seharusnya lelang didominasi oleh pemerintah, oleh karena itu kami juga meningkatkan peranan swasta yang kredibel dan menciptakan mekanisme yang adil," pungkasnya.