Prabowo Bilang Jokowi Kasih Izin Tambang untuk PBNU, Politisi PKB: Tambang Apa, di Mana Lokasinya?

JAKARTA - Calon presiden Prabowo Subianto menjelaskan, Presiden Joko Widodo memberikan izin usaha pertambangan (IUP) bekas badan usaha swasta kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pernyataan itu disampaikan saat Prabowo menjawab pertanyaan dalam acara Diskusi Bersama Perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang, Jawa Timur, Sabtu 18 November lalu.

Mulanya, Prabowo membahas dana abadi pesantren sebagai program pemerintahan era Jokowi. Dia menyebut program itu sebagai ‘pancingan’ atau stimulus dalam memajukan pesantren.

Ketum Gerindra itu juga membahas ‘pancingan’ lain yang diberikan pemerintah kepada kalangan organisasi masyarakat (ormas).

“Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang dari swasta-swasta dan sudah diberikan, pertama ke PBNU. Itu pancing-pancing yang akan dibagi," ujar Prabowo.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku heran dengan pernyataan Prabowo yang menyebut Jokowi memberikan IUP kepada PBNU. Dia menilai pernyataan Prabowo berpotensi merusak kredibilitas PBNU.

“Kok bisa Prabowo mengatakan izin yang dicabut kemudian langsung diberikan oleh presiden kepada PBNU, bukankah ada mekanisme untuk pemberian sebuah izin? Jangan sembarang bicara karena itu merusak kredibilitas PBNU yang seolah-olah dapat izin tanpa mekanisme yang sesuai peraturan,” ujar Jazilul.

Jazilul pun mendesak Prabowo menunjukkan bukti PBNU memperoleh izin tambang. Hal itu perlu dilakukan Prabowo untuk mencegah fitnah terhadap ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.

“Supaya tidak jadi fitnah, coba tunjukan bukti PBNU dapat izin tambang, tambang apa dan dimana tambangnya,” tutur Jazilul.

Lebih dari itu, Jazilul mengimbau Prabowo hati-hati dalam membuat pernyataan terhadap PBNU. Dia khawatir pernyataan itu membuat citra PBNU menjadi negatif.

“Tolong jangan asal bicara seolah-olah PBNU dapat jatah. Ini perlu diperjelas supaya nanti tidak jadi fitnah, dikira oleh struktur dan simpatisan NU dibawah, pimpinan mereka dapat sesuatu tapi tidak transparan. Ini kan merusak organisasi. Jangan coreng nama baik PBNU,” ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya memang berencana memberikan konsesi lahan pertambangan kepada NU. Pernyataan itu dia sebut dalam pidato pembukaan Muktamar NU di Pesantren Darussa'adah, Lampung, 22 Desember 2021 lalu. Jokowi mengaku terkesan dengan kader-kader muda potensial NU. Ia yakin mereka bisa menjadi lokomotif pembangunan.

Konsesi bisa diberikan dalam bentuk sebuah holding yang dikoordinir PBNU untuk menampung potensi besar yang dimiliki organisasi dalam berkiprah memberikan maslahat bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara.

"Saya menawarkan yang muda-muda ini dibuatkan sebuah wadah bisa PT atau kelompok usaha dan pemerintah, saya siapkan. Kalau siap saya menyiapkan konsesi. Baik itu konsesi terserah dipakai lahan pertanian silakan, saya juga siapkan konsesi minerba. Yang pengen bergerak di usaha usaha nikel misalnya, batubara, bauksit, usaha koper tembaga silakan," kata Jokowi kala itu.