Kadin Harapkan Isu Kenaikkan Upah 2024 Tak Dibawa ke Ranah Politik, Ini Faktornya
JAKARTA - Kamar Dagang Indonesia atau Kadin menyambut baik terbitnya aturan baru tentang pengupahan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 atas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.
Meski begitu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah sekaligus Anggota Dewan Pengupahan Nasional 2023-2026 Sarman Simanjorang berharap, agar isu terkait kenaikan upah ini tidak dibawa ke ranah politik.
Sebab, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor. Lalu, menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan perekonomian nasional.
"Pemerintah pusat harus tegas memberikan sanksi kepada siapa pun yang tidak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP/UMK menyimpang dari PP Nomor 51 tahun 2023," ujar Sarman melalui keterangan tertulis yang diterima VOI, Senin, 13 November.
Sarman menegaskan, pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional.
"Kami berharap, agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha ditengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian sehingga berdampak terhadap perekonomian nasional," ungkapnya.
Sekadar informasi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum 2024 dipastikan akan naik.
Kenaikan ini seiring dengan terbitnya aturan baru tentang pengupahan.
Adapun aturan yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kami selama ini," kata Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu, 11 November.
Baca juga:
Lebih lanjut, Ida mengatakan, PP yang diterbitkan pada 10 November 2023 tersebut merupakan dasar untuk penetapan Upah Minimum tahun 2024 dan seterusnya.
"Selanjutnya, kami meminta para gubernur, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta dewan pengupahan daerah agar menjalankan tugas sebagaimana amanat peraturan pemerintah ini, dan penetapan upah minimum provinsi ditetapkan paling lambat 21 November dan untuk upah minimum kabupaten/kota tanggal 30 November," ucapnya.
Adapun kepastian kenaikan upah minimum tersebut diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup tiga variabel, yaitu Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).