Hari Pahlawan, DPR Singgung Pentingnya Kontribusi Bagi Guru Sebagai Pahlawan Masa Kini

JAKARTA - Memaknai peringatan Hari Pahlawan tahun 2023, Komisi X DPR RI mengingatkan seluruh pemangku kebijakan terhadap komitmen tentang perjuangan membangun pendidikan nasional agar kualitasnya merata di seluruh pelosok negeri. Pendidikan juga harus menjadi Indonesia Sentris. Selain itu, penghargaan bagi para guru sebagai pahlawan pendidikan harus menjadi menjadi prioritas perhatian pemerintah.

"Pendidikan adalah investasi pada manusi yang akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan suatu bangsa menuju kemajuan dan kejayaan. Mengimplementasikan perjuangan akan pemerataan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama," kata Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira, Jumat 10 November.

Pemerataan akses pendidikan yang kurang merata diketahui kerap dirasakan pelajar maupun pengajar di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Untuk itu, Andreas berharap perjuangan pemerataan pendidikan terus dilakukan.

"Saya berharap Pemerintah bekerja sama dengan DPR dan stakeholder terkait lainnya terus berupaya untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki akses yang adil dan merata terhadap pendidikan yang berkualitas," tuturnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Tahun 2020-2024, terdapat 62 kabupaten yang masuk dalam kategori daerah 3T di Indonesia. Salah satunya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Andreas menuturkan, di wilayah Indonesia bagian timur itu masih menghadapi sejumlah tantangan dalam sektor pendidikan. Ia menyebut akses pendidikan di pedalaman masih tertinggal jauh dengan di kota-kota besar.

Sementara itu menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, minimnya akses pendidikan di pedalaman membuat sebanyak 28,65 persen pelajar di wilayah tersebut tidak bisa mengenyam pendidikan.

"Salah satu faktor rendahnya pendidikan di pedalaman yaitu dikarenakan tingkat ekonomi yang rendah," ujar Andreas.

Bukan hanya itu, pendidikan di pedalaman NTT disebut juga seringkali terkendala dengan akses siswa menuju ke sekolah karena sulit dijangkau. Andreas mengatakan, jumlah sekolah di pedalaman pun masih sedikit dibandingkan kota besar.

"Tak seperti anak-anak di kota besar yang bisa menjangkau sekolah dengan mudah, di NTT para siswa dan guru harus berjuang menuju fasilitas pendidikan dengan menempuh jarak yang jauh," sebut legislator dari Dapil NTT I ini.

"Tidak sedikit juga yang terpaksa berjalan berkilo-kilo meter jauhnya, menemui medan terjal dan sulit hanya untuk berjuang memperoleh pendidikan demi masa depan mereka. Ini juga terjadi di banyak daerah,” sambung Andreas.

Di sisi lain, Komisi pendidikan DPR mendukung upaya Pemerintah yang mulai membangun infrastruktur penunjang untuk memudahkan siswa sampai ke sekolah seperti jembatan penghubung jalan. Namun Andreas mengingatkan, dibutuhkan komitmen untuk memperjuangkan pemerataan keadilan pendidikan bagi seluruh anak-anak Indonesia.

"Kami di DPR mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memperkuat sistem pendidikan nasional secara keseluruhan," ungkapnya.

Andreas menambahkan, memastikan sarana dan mutu pendidikan yang berkualitas dapat mendukung generasi penerus bangsa memperoleh keterampilan yang diperlukan agar dapat memiliki kehidupan layak di masa depan. Sebab pendidikan merupakan modal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan.

"Pendidikan juga membuka pintu bagi akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, perumahan layak, dan kualitas hidup yang lebih baik," terang Andreas.

Seperti diketahui, pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, Andreas menekankan pentingnya memprioritaskan pendidikan yang berkualitas.

"Momen Hari Pahlawan harus mengingatkan kita akan pentingnya terus berjuang untuk peningkatan pendidikan nasional demi masa depan generasi penerus kita yang lebih baik," ucapnya.

Lebih lanjut, Andreas meminta Pemerintah meningkatkan mutu pendidikan anak lewat guru maupun pengajar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan Indonesia masih kekurangan sebanyak 1,3 juta guru pada 2024, seiring dengan banyaknya guru yang pensiun.

“Pemerintah harus lebih banyak menganggarkan dana untuk belanja kebutuhan guru. Karena kekurangan tenaga pengajar akan berdampak terhadap mutu atau kualitas pendidikan anak-anak Indonesia,” jelas Andreas.

Komisi X DPR juga meminta Pemerintah lebih memerhatikan guru honorer, khususnya mereka yang sudah lama mengabdi. Andreas mengingatkan Pemerintah agar memperbanyak pengangkatan guru honorer menjadi guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.

“Banyak dari guru honorer ini sudah puluhan tahun mengabdi, hanya dengan penghasilan yang sangat minim. Padahal tidak sedikit dari mereka harus menempuh berjam-jam perjalanan untuk bisa sampai ke sekolah. Tapi sampai sekarang nasibnya masih belum jelas,” tukasnya.

“Para guru honorer inilah pahlawan pendidikan masa kini. Jasa mereka sungguhlah besar terhadap terciptanya SDM unggul Indonesia, meski sering kali minim apresiasi. Tugas Negara memastikan para pahlawan pendidikan kita mendapat penghidupan yang layak,” sambung Andreas.

Maka di momen Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November ini, Andreas berharap ada kontribusi dari Pemerintah untuk para guru honorer. Terutama mereka yang mengabdi di daerah pedalaman.

"Tunjukkan penghargaan Negara untuk para pendidik yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Tentunya ini sesuai cita-cita luhur para pahlawan pendahulu. Selamat Hari Pahlawan!" tutupnya.