Status Dugaan Korupsi Proyek Sumur Irigasi Lombok Timur Naik Penyidikan
NTB - Kasus dugaan korupsi proyek sumur bor untuk irigasi pertanian di Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2017 naik ke tahap penyidikan.
"Hari ini kami naikkan perkara sumur bor ke tahap penyidikan," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, Efi Laila Kholis dalam keterangannya, Jumat 10 November, disitat Antara.
Dia menjelaskan, peningkatan status penanganan ini merupakan hasil gelar perkara dengan melihat proses penyelidikan yang telah menemukan alat bukti ke arah perbuatan pidana korupsi.
Pada tahap penyelidikan, kata dia, kejaksaan telah meminta keterangan dari para pihak yang terlibat dan mengetahui proyek tersebut. Mereka dikatakan Efi berasal dari pelaksana proyek, kalangan pejabat daerah hingga kementerian.
"Tim penyelidik berpendapat telah menemukan alat bukti yang cukup. Hal itu yang kemudian menjadi dasar kami meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan," ujarnya.
Baca juga:
- Soal Putusan MKMK Pengaruhi Elektabilitasnya, Gibran: Bisa Lihat Survei, Saya Kurang Mengikuti
- Heru Budi: Jakarta Tidak Bisa Terhindar dari Banjir karena Penurunan Muka Tanah
- Fraksi PDIP DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI Pemilu 2024, Legislator Golkar: Belum Jadi Agenda
- Bela Palestina Tolak Israel, PDIP Ungkap Elektoral Ganjar Sempat Turun 7 Persen
Efi mengatakan dalam tahap penyidikan, tim penyidik kini mulai mengagendakan pemeriksaan saksi maupun mengumpulkan bukti petunjuk, baik dari pencarian dokumen maupun keterangan ahli pidana dan audit kerugian negara.
"Seperti biasa, giat penyidikan ini akan ada pemeriksaan saksi untuk menemukan bukti dalam menetapkan tersangka," ucap dia.
Proyek sumur bor yang diduga bermasalah terkait pekerjaan pembangunannya itu berada di Dusun Tejong Daya, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Pembangunannya dianggarkan pada tahun 2017.
Anggaran pembangunan senilai Rp1,13 miliar, kata dia, bersumber dari Direktorat Pengembangan Daerah Tertentu pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Dari data kementerian, pelaksana proyek ini merupakan sebuah perusahaan yang berkantor di Kota Mataram, CV SAMAS. Perusahaan tersebut muncul sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp1,13 miliar dari pagu Rp1,24 miliar.