Anies Bicara soal Nasib Program Kartu Prakerja Jika Terpilih Jadi Presiden, Bakal Dilanjutkan?

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (capres) Anies Baswedan bicara soal nasib Kartu Prakerja yang merupakan program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika dirinya terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024.

Anies memberi sinyal program itu berpotensi dilanjutkan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, pada dasarnya program yang baik dan membawa manfaat pasti akan dilanjutkan.

Meski begitu, dia menekankan, kelanjutan sebuah program tidak sekadar bergantung pada siapa pemimpinnya, melainkan apakah program itu memberikan manfaat atau tidak.

“Kami punya prinsip bukan dilanjutkan apa tidak, no, menurut kami sudah cukup kita ini gonta-ganti, gonta-ganti. Kita yang berada di pemerintahan tahu persis kok bahwa rakyat itu enggak peduli mau siapa yang jadi wali kota, gubernur yang penting adalah mereka dapatkan manfaat,” ujarnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu, 8 November.

Ketika program Kartu Prakerja masih bermanfaat bagi masyarakat, sambung Anies, maka ada peluang untuk dilanjutkan di masa pemerintahan selanjutnya. Sebab, ini menjadi tugas negara untuk memberikan program yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Jadi, prinsipnya adalah semua hal yang baik yang dirasakan bermanfaat, yang dirasakan masyarakat luas sebagai program yang membantu, ya tentu akan berkelanjutan karena itulah memang tugas dari negara,” ucapnya.

Anies juga mengungkapkan ada empat aspek yang menjadi perhatian untuk menentukan berlanjutnya suatu program atau tidak. Pertama, aspek apa yang perlu ditingkatkan. Kedua, aspek apa yang perlu dikoreksi.

Lalu, sambung Anies, aspek ketiga adalah apa yang perlu dihilangkan. Terakhir, aspek apa yang perlu dibuat baru.

“Kebanyakan dari kita, ketika bicara change (perubahan) itu dipikirnya nomor tiga dan nomor empat aja, nah itu menurut saya bahaya. Jangan,” katanya.

Dengan menimbang sebuah kebijakan berdasarkan empat aspek tadi, kata Anies, maka yang akan diuntungkan adalah masyarakat. Lantaran, selama ada program yang memiliki manfaat maka memungkinkan untuk berlanjut.

“Saya dulu tugas di Jakarta, habis itu begitu selesai tugas, ada perubahan, ya enggak apa-apa, memang otoritasnya orangnya beda. Tapi kalau empat prinsip itu dipegang, maka publik yang benefit. Kalau itu dilakukan, maka perubahan itu teknokratik not political,” ucapnya.