Berencana Pisahkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari Kemenkeu, Anies: Perlu Transisi

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan berencana memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Lebih lanjut, Anies mengatakan, perlu dibentuk Badan Penerimaan Negara yang menyatukan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Nantinya, badan ini akan berada di bawah pengawasan presiden langsung.

“Kami lihat di level negara perlu ada realisasi Badan Penerimaan Negara. Ini menjadi satu sendiri yang nantinya melakukan integrasi koordinasi dalam semua yang terkait dengan penerimaan negara sehingga menjadi satu,” ujar Anies dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu, 8 November.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, badan tersebut memiliki peran penting dalam menghadapi potensi krisis ekonomi, serta memiliki peran mendukung pertumbuhan ekonomi.

Meksi begitu, Anies menekankan, implementasi pembentukan Badan Penerimaan Negara ini tidak dapat dilakukan dengan waktu yang cepat.

Kata dia, perlu waktu yang tidak sebentar karena akan terjadi perubahan yang besar.

“Tapi saya ingin meningkatkan yang namanya pembuatan new institution tidak bisa seperti Proklamasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau tempo sesingkat-singkatnya, kacau balau nantinya. Harus ada transisi yang smooth,” tutur Anies.

Dalam upaya menekan defisit anggaran negara, sambung Anies, juga perlu dilakukan harmonisasi antara peran pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Termasuk juga memetakan objek-objek pajak yang bisa menjadi penerimaan bagi negara.

Selain itu, kata Anies, juga perlu mendorong industrialisasi sehingga berdampak pada penerimaan negara.

“Dalam konteks penerimaan negara, maka dorong industrialisasi, karena itu jadi krusial,” jelasnya.

Dari sisi pengeluaran, lanjut Anies, juga perlu dilakukan efisiensi proyek-proyek pemerintah, sehingga menekan besarnya biaya investasi.

Dia mengaku tak ingin adanya duplikasi program antara kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Pada kesempatan ini, Anies juga menyoroti pemberian subsidi. Ia mengaku ingin mendorong pemberian subsidi supaya lebih tepat sasaran.

“Namanya duplikasi program itu multiple, selama itu ada, repot. Lalu ketidaktepatan sasaran subsidi, apa pun itu mulai dari listrik sampai dengan bantuan sosial,” katanya.