Anak Presiden Ikut Pilpres, Menkopolhukam Jamin Aparat Pemerintah Netral

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan tanggapan terkait Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka yang ikut kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebagian pihak menilai dengan ikutnya Gibran sebagai Cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto maka instrumen pemerintah akan terlibat dalam Pilpres Februari nanti.  

"Panglima TNI sudah menjamin, Kapolri sudah menjamin. Yang jelas kepesertaan mas Gibran sebagai pasangan Cawapres itu secara hukum sudah sah, sudah selesai," kata Mahfud MD di Hotel Sahid, Rabu 8 November.

Mahfud pun mengajak masyarakat menyambut dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan rasa optimis tanpa ada rasa ragu-ragu melewati pesta demokrasi. Sehingga kecurangan-kecurangan pemilu bisa dihindari.

"Terpenting tadi dari arahan presiden yang membuat kita optimis. Tidak mungkin ada satu kendali untuk kecurangan Pemilu. Karena TPS saja ada 840 ribu. Bagaimana bisa kendalikan kecurangan? Sementara pengawasan maupun pengamat boleh langsung ke TPS untuk membuat laporan kalo ada kecurangan," kata Mahfud.

Kata dia, Mahfud juga menegaskan aparat-aparat aparatus sipil negara (ASN),TNI, dan Polri harus netral dan itu sudah dinyatakan oleh semua lembaga dan kemententerian.

"Baik oleh kapolri sudah mengirimkan surat telegram bahwa polri harus profesional tidak boleh memihak. Panglima TNI juga sudah mengatakan prajurit harus netral karena siapapun  yang terpilih kita harus bersatu lagi," tambah Mahfud.

Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan bahwa kompetisi dalam kontestasi Pemilu 2024 harus berimbang dengan tidak melibatkan fasilitas negara dan aparat negara dalam mendukung pihak tertentu.

"Tidak boleh menggunakan fasilitas negara, otoritas yang dimiliki untuk mendukung. Tidak boleh karena membuat kompetisi tidak berimbang. Satunya didukung, satunya tidak didukung, itu yang akan menimbulkan salah sangka dan kecurigaan publik," kata Siti.

Siti mengatakan bahwa ketidakpercayaan publik dapat menimbulkan kekecewaan secara kolektif. Kekecewaan kolektif itu yang akan menjadi biangnya kerusuhan.

Kunci pemilu damai, menurut Siti, terletak pada jalannya pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Oleh karena itu, kontestasi Pemilu 2024 harus diisi dengan tahapan yang bebas dan adil.