Disperkim Sebut Kawasan Kumuh di Mataram NTB Tinggal 75 Hektare, Tersebar di Pesisir dan DAS
JAKARTA - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebutkan sisa kawasan kumuh di Kota Mataram sekitar 75 hektare.
"Sisa kawasan kumuh ini ditargetkan rampung dalam lima tahun sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Mataram," kata Kepala Disperkim Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Selasa 7 November, disitat Antara.
Sebanyak 75 hektare kawasan kumuh Kota Mataram itu, lanjut dia, tersebar pada beberapa titik terutama kawasan pinggir kota, pesisir, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangkuk.
Untuk di kawasan DAS Jangkuk sisa kawasan kumuh sekitar lima hektare dan saat ini sedang dilakukan berbagai program penataan pinggir sungai melalui dana pokok-pokok pikiran dewan.
"Sementara untuk tahun 2024 kami tunggu program baru dari pemerintah pusat sebab untuk Program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu) sudah tidak ada lagi. Itu berlaku se-Indonesia," katanya.
Koordinator Program KotaKu Kota Mataram Hartati sebelumnya mengatakan pada tahun 2015 kawasan kumuh Mataram mencapai 803 hektare, kemudian terus menurun hingga pada tahun 2020 tersisa 112 hektare dan sekarang 2023 tersisa 75 hektare.
"Dengan berbagai intervensi yang telah dilakukan sejak tahun 2015, kawasan kumuh di Mataram terus berkurang hingga saat ini menjadi 75 hektare," katanya.
Baca juga:
Menurutnya, sisa kawasan kumuh 75 hektare tersebut sebagian besar ada di DAS Jangkuk bagian selatan di wilayah Kebon Lelang, Selaparang, Kecamatan Ampenan.
"Luas kawasan kumuh di DAS Jangkuk sekitar 16 hektare, sisanya menyebar dan kecil-kecil sehingga bisa ditangani secara mandiri oleh Pemerintah Kota Mataram," sebutnya.
Penanganan kawasan kumuh di DAS Jangkuk direncanakan dengan pembukaan jalan di sepanjang pinggir sungai dari Jembatan Dasan Agung hingga ke Jembatan Ampenan seperti di DAS Jangkuk bagian utara.
Pembukaan jalan di DAS Jangkuk, katanya, bisa memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kawasan kumuh, sebab dengan adanya jalan di kawasan tersebut akan lebih tertata dan rapi.
"Jika jalan dibuka, maka aspek kumuh bisa diintervensi baik itu dari aspek jalan, drainase, rumah, sampah, air bersih, dan mitigasi bencana kebakaran," tandasnya.