Menperin Agus Sebut Aturan DHE SDA Mampu Optimalkan Hilirisasi Industri

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan, bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (DHE SDA), mampu mengoptimalkan hilirisasi industri.

"Dengan menjadikan industri sebagai penggerak utama hilirisasi SDA, selain adanya nilai tambah sebuah komoditas, hilirisasi juga menyediakan lapangan kerja, memberikan peluang usaha, dan memperkuat struktur industri," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis, 2 November.

Devisa Hasil Ekspor dari Sumber Daya Alam (DHE SDA) adalah devisa hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan SDA.

Komoditas yang dikenakan wajib DHE SDA yaitu, produk dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

"Sama seperti aturan sebelumnya, dalam PP Nomor 36 Tahun 2023, eksportir SDA tetap diwajibkan untuk memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan indonesia (SKI)," ujar Agus.

Namun, dalam aturan terbaru, transaksi eksportir mengalami perubahan. Bagi eksportir yang memiliki komoditas dengan nilai ekspor lebih dari 250 ribu dolar AS, wajib menempatkannya pada bank khusus atau LPEI dengan jumlah paling sedikit 30 persen selama minimal tiga bulan.

Dalam PP Nomor 36 Tahun 2023 juga terdapat penambahan komoditas hilirisasi sebanyak 260 pos tarif yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272 Tahun 2023.

Penempatan nilai ekspor atas DHE SDA memiliki potensi pemanfaatan mencapai 69,5 persen dari total ekspor atau setara 203 miliar dolar AS. Sehingga, Indonesia memiliki potensi ketersediaan likuiditas valas dalam negeri melalui instrumen penempatan DHE SDA.

Agus menambahkan, jika sebelumnya eksportir hanya mendapatkan insentif pajak penghasilan dari dana DHE SDA yang ditempatkan di deposito, dengan PP yang baru selain insentif pajak penghasilan, mereka dapat ditetapkan sebagai eksportir dengan reputasi baik dan dapat diberikan insentif lain oleh k/l atau otoritas terkait.

"Selanjutnya, bagi eksportir yang tidak memenuhi kewajiban DHE SDA akan dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko S. A. Cahyanto mengatakan, dalam kondisi perekonomian global yang cenderung melemah saat ini, penguatan cadangan devisa menjadi kebijakan yang perlu diambil.

Apalagi, imbas dari perang Rusia-Ukraina yang berlarut-larut semakin mempengaruhi ekonomi global.

"Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam optimalisasi pemanfaatan SDA untuk masyarakat, melalui PP ini, pemerintah berkomitmen mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam kemakmuran rakyat," imbuhnya.

Adapun saat ini beberapa negara sudah melakukan praktik penempatan DHE SDA. Di Malaysia, eksportir diberikan kewajiban untuk menempatkan DHE ke perbankan domestik paling lambat enam (6) bulan setelah tanggal ekspor.

Sedangkan, Thailand mewajibkan devisa masuk ke perbankan domestik paling lambat satu (1) tahun setelah transaksi ekspor dan wajib ditempatkan selama 120 hari, dan jika ditransaksikan diperlukan persetujuan dari bank komersial domestik.

Sementara, India memberikan jangka waktu penempatan ke rekening domestik paling lambat 9-15 bulan.