Pemerintah AS Sebut Langkah SEC dalam Menindak Industri Kripto Sudah Kelewatan
JAKARTA - Kantor Akuntabilitas Pemerintah Amerika Serikat (GAO) baru-baru ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap aturan kripto terbaru dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).
Menurut kantor tersebut, SEC tampaknya melewatkan sejumlah tahapan penting dalam proses penerbitan pedoman kripto dalam Buletin Akuntansi Staf SEC 121.
GAO menilai SEC tidak mematuhi ketentuan Congressional Review Act (CRA) karena tidak mengirimkan laporan kepada Kongres dan Pengawas Keuangan. Aturan ini mengharuskan SEC untuk menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Senat, dan Pengawas Keuangan sebelum menerapkan peraturan apa pun.
Buletin yang dikeluarkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pada Maret 2022 terkait akuntansi untuk kewajiban yang terkait dengan pengamanan aset kripto mendapat kritik keras dari komunitas kripto dan anggota parlemen AS yang mendukung kripto.
Baca juga:
Buletin tersebut menyarankan platform seperti Coinbase dan PayPal untuk mencatat aset pengguna sebagai kewajiban dan aset pada nilai wajar awal mereka, dilansir CryptoTimes. Panduan ini bertentangan dengan praktik sebelumnya, di mana aset tidak muncul di neraca. Buletin ini juga dianggap sebagai interpretasi staf dan bukan pandangan resmi Komisi.
Senator Cynthia Lummis, seorang advokat kripto terkemuka, meminta penjelasan dari SEC tentang status buletin tersebut. Ia mengirim surat kepada Pengawas Keuangan AS pada Agustus 2022, menanyakan apakah buletin tersebut harus tunduk pada Undang-Undang Peninjauan Kongres (CRA).
CRA mengamanatkan bahwa laporan mengenai peraturan lembaga mana pun harus disampaikan kepada kedua majelis Kongres dan Pengawas Keuangan. CRA juga memberi hak kepada Kongres untuk tidak menyetujui aturan tersebut.
Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) menetapkan bahwa buletin tersebut memenuhi definisi aturan dalam Undang-Undang Prosedur Administratif (APA). Menurut GAO, buletin tersebut mempengaruhi perilaku perusahaan, memiliki efek di masa depan, dan bertujuan untuk menafsirkan dan menetapkan kebijakan. Oleh karena itu, buletin tersebut tunduk pada CRA.