Pengamat Bicara Untung Rugi Bila PDIP Tarik Kadernya di Kabinet Jokowi, Prabowo yang Terkena Dampak
JAKARTA - PDI Perjuangan diisukan akan menarik para menterinya di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran kecewa karena putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Koalisi Indonesia Maju mendampingi Prabowo Subianto.
Diketahui, Gibran merupakan kader PDIP yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Lantas, apa untung ruginya jika PDIP menarik diri dari Kabinet Indonesia Maju?
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai tidak ada kerugian bagi PDIP jika memutuskan untuk keluar dari kabinet Jokowi.
Justru, apabila PDIP tegas terhadap Jokowi maka yang terdampak adalah capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto sebagai pasangan Gibran.
"Secara umum tidak ada kerugian bagi PDIP, pun Jokowi. Hanya saja, jika sikap tegas itu diambil PDIP, maka Prabowo bisa terdampak," ujar Dedi saat dihubungi di Jakarta, Senin, 23 Oktober.
Setidaknya, lanjut Dedi, opini yang akan dibangun adalah permusuhan Jokowi dan PDIP. Sementara Jokowi sendiri disokong mayoritas pemilih PDIP yang di 2024 diharapkan bergeser ke Prabowo.
"Jika kemudian Jokowi gagal membawa suara dari PDIP, maka jalan Prabowo mengarungi kontestasi masih dalam bayang-bayang kekalahan," kata Dedi.
"Karena porsi terbesar harapan Prabowo menarik Gibran adalah agar Jokowi membawa dampak elektoral," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menampik isu yang menyebut partainya akan menarik seluruh kadernya yang jadi menteri di kabinet Jokowi.
"Ya itu isu namanya," kata Puan, ditemui usai Silaturahmi Bersama Gus dan Ning di Grand City, Surabaya, Sabtu, 21 Oktober.
Saat ini, ada lima kader PDIP yang menempati jabatan menteri di Pemerintahan Presiden Jokowi. Di antaranya Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Abdullah Azwar Anas (Menpan RB), Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan Pramono Anung Wibowo (Sekretaris Kabinet).
Baca juga:
Menurut Ketua DPR RI ini, posisi menteri merupakan kewenangan penuh presiden. Jika menteri dari PDIP tetap dipercaya, kata Puan, maka tak ada alasan menarik diri.
"Menteri itu hak prerogatif dari presiden. Jadi kalau presidennya masih percaya dan kemudian masih menugaskan menteri-menteri yang ada, ya semua menteri itu wajib untuk bisa menuntaskan dan membantu presiden dalam bekerja di kabinet," pungkasnya