Kejati Sumbar Usut Dugaan Korupsi Alat Praktik Siswa SMK
PADANG - Kejaksaan Tinggi(Kejati) Sumatera Barat (Sumbar) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan praktik siswa Sekolah Menengah Kerja (SMK) yang pengadaannya berada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar tahun anggaran 2021.
"Benar kami tengah mengusut kasus dugaan korupsi tersebut, saat ini prosesnya sudah berada di tingkat penyidikan," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar Hadiman di Padang dilansir ANTARA, Senin, 16 Oktober.
Dia mengatakan pengusutan kasus berawal ketika pihak kejaksaan menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan penggelembungan harga (markup) dalam proyek pengadaan tersebut.
"Laporan dari masyarakat kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga akhirnya perkara dinaikkan ke tahap penyidikan," jelasnya.
Pengadaan yang diduga bermasalah itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan tingkat provinsi pada 2021 dengan total anggaran mencapai Rp18 miliar.
Dalam proyek tersebut terdapat empat kegiatan yakni pengadaan peralatan praktik utama siswa sektor kemaritiman (Nautikal kapal tangkap ikan dan agribisnis perikanan air tawar).
Kemudian pengadaan peralatan praktik utama siswa SMK tanaman pangan dan hortikultura, pengelolaan hasil pertanian serta unggas.
Baca juga:
- Hakim MK Saldi Isra: Saya Khawatir Mahkamah Menjebak Dirinya Sendiri dalam Pusaran Politik
- Saldi Isra Ungkap Sikap MK Berubah Setelah Anwar Usman Ikut Rapat Bahas Putusan Batas Usia Capres-Cawapres
- Diperiksa 6,5 Jam Kasus Dugaan Pemerasan SYL, Direktur Dumas KPK: Aman, Aman
- Putusan MK Soal Syarat Capres-Cawapres Dianggap TPN Ganjar Pranowo Bikin Kendala
Ketiga adalah pengadaan peralatan praktik utama siswa SMK sektor otomotif (teknik kendaraan ringan otomotif, teknik pengelasan, dan teknik instalasi tenaga listrik)
Terakhir adalah pengadaan barang praktik utama siswa SMK sektor pariwisata (perhotelan, tata kecantikan, kulit dan rambut, tata boga serta tata busana).
Dalam pengusutan kasus itu tim Penyidik Kejati Sumbar sampai saat ini telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi.
Para saksi terdiri dari berbagai latar belakang yaitu kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara, kepala sekolah, ULP, distributor, serta rekanan proyek.
Kejati Sumbar akan mengusut kasus hingga tuntas, apalagi mengingat perkara itu berkaitan dengan anggaran pendidikan.