Sidang P20 di India, Puan Tegaskan Komitmen RI pada Kesetaraan Gender
NEW DEHLI - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri hari kedua perhelatan G20 Parliamentary Speaker's Summit atau P20 ke-9 yang digelar di India. Pada sidang umum parlemen negara-negara G20 itu, Puan menegaskan komitmen Indonesia pada isu kesetaraan gender.
Sidang Umum P20 digelar di Yashoboomi Convention Center, New Delhi, India. Setelah mengikuti sidang sesi pertama dan kedua kemarin, Puan kembali berpartisipasi pada sesi ketiga dan keempat di P20 Speaker's Summit hari ini, Sabtu 14 Oktober.
Untuk sesi ketiga sidang, P20 di India membahas tentang kesetaraan gender yang merupakan salah satu target dari SDGs. Tema pada sesi ketiga sidang P20 ke-9 adalah ‘Pengarusutamaan Kesetaraan Gender: dari Pembangunan Perempuan ke Pembangunan yang Dipimpin Perempuan’.
Dalam sesi ini, Puan menegaskan Indonesia terus berkomitmen dalam menggaungkan kesetaraan gender di berbagai bidang. Ia menyebut, peran sentral perempuan akan menjamin stabilitas, kemajuan, dan dampak pembangunan jangka panjang.
"Indonesia berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender pada tahun 2030 sebagaimana tercantum dalam tujuan SDGs," tegas Puan.
"Komitmen kami untuk memastikan kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender tidak hanya melalui tindakan afirmatif dalam politik namun juga melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam rencana pembangunan nasional," imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Dalam lingkup hukum, Puan menerangkan, kebijakan yang mendukung sangatlah penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan yang dipimpin oleh perempuan. Ia mengungkap saat ini Indonesia juga memiliki banyak undang-undang yang berorientasi kepada perempuan, termasuk dalam melindungi perempuan dari bentuk-bentuk kekerasan seksual.
Baca juga:
- Keakraban Puan dengan Perdana Menteri India: Mulai dari Tertawa Renyah Hingga Diskusi Serius
- Hadiri Sidang P20 India, Puan Dorong Parlemen G20 Jaga Kondusifitas dan Tekan Ketegangan Geopolitik
- Puan Undang Jepang Makin Banyak Investasi ke Proyek Strategis RI
- Puan Sapa Warga RI di KBRI Tokyo Sambil Tonton Pagelaran Busana karya Torang Sitorus
"Indonesia telah memperkenalkan kebijakan kesetaraan gender setidaknya sejak tahun 2000. Kita juga telah mengadopsi undang-undang yang menjamin keterwakilan perempuan dalam politik," jelas Puan.
Mantan Menko PMK tersebut juga menekankan, Indonesia terus mendorong agar perempuan terus berdaya di berbagai sektor. Termasuk, kata Puan, pada sektor ekonomi bisnis.
"Pemberdayaan ekonomi perempuan adalah salah satu komponen paling mendasar dalam mencapai kesetaraan gender, dan untuk mencapai SDGs," ucapnya.
Sementata itu dalam sesi sidang keempat yang bertemakan ‘Satu Transformasi Masa Depan dalam Kehidupan Masyarakat Melalui Platform Digital Publik’, Puan menyoroti mengenai pentingnya Digital Public Infrastructure (DPI).
DPI sendiri merupakan kerangka yang diinisiasi G20 terkait transformasi teknologi. Menurut Puan, DPI sebagai Sistem Infrastruktur Publik Digital yang disarankan untuk dikembangkan dan diterapkan akan lebih efisien, lebih transparan, dan lebih ramah lingkungan.
"Ini tentang kehidupan kita di masa depan. Ini juga merupakan lompatan besar umat manusia yang akan membawa perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik secara positif maupun negatif," kata cucu Bung Karno tersebut.
"DPI dapat dibandingkan dengan infrastruktur fisik seperti jalan raya, dan pelabuhan yang menghubungkan masyarakat dan menyediakan akses terhadap sejumlah besar barang dan jasa," sambung Puan.
Menurut Presiden P20 ke-8 ini, DPI juga akan membuka peluang ekonomi bagi semua orang bahkan yang tinggal di daerah terpencil. Kemudian, lanjut Puan, DPI memungkinkan masyarakat untuk membuka rekening bank dan menerima gaji dengan lebih cepat dan mudah.
"Singkatnya, DPI adalah infrastruktur masa depan kita dengan peluang yang sangat besar. Ini benar-benar sebuah terobosan yang tak terbayangkan melampaui ruang dan waktu kita," tuturnya.
Namun untuk merealisasikan itu, memang ada beberapa tantangan yang akan dihadapi. Seperti perlunya disediakan instrumen hukum nasional yang tepat untuk memastikan kecukupan pendanaan negara.
"Lalu memperkuat literasi digital yang memungkinkan setiap warga negara menggunakan IoT (Internet of Things) dengan cara yang paling bertanggung jawab," ujar Puan.
Dalam forum multilateral ini, Puan hadir bersama Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon, Wakil Ketua BKSAP Gilang Dhielafararez, serta Anggota BKSAP Charles Honoris dan Irine Yosiana Roba Putri. Turut pula mendampingi Puan yakni Duta Besar Indonesia untuk India Ina Krisnamurthi dan Sekjen DPR RI Indra Iskandar.
Sebagai tuan rumah Sidang P20 ke-9, India mengambil tema ‘Parliaments for One Earth, One Family, One Future’. Adapun Sidang P20 dihadiri oleh seluruh Ketua Parlemen negara G20 beserta delegasi yang dibawanya. Hadir pula perwakilan dari negara-negara undangan dan juga sejumlah lembaga internasional.