Bapenda Kaltara Usulkan Pungutan Pajak Air Permukaan
TANJUNG SELOR - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP).
Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan penghitungan teknis pendapatan dari sektor PAP.
"Kemudian disusun ke dalam Ranperda seperti menghitung nilai pajak PAP-nya" kata Tomy Labo, Jumat, 29 September.
Dijelaskannya, saat ini penghitungan PAP melalui Peraturan Gubernur (Pergub) diniliai masih sangat kecil untuk PAD. Sebab, dasar sistem penghitungannya masih per meter kubik air yang digunakan.
"Jika mengacu pada Keputusan Menteri PUPR, penghitungannya pajak ditarik per-KWH. Kalau per KWH, pendapatan yang kita peroleh lebih besar. Sementara selama ini masih per meter kubik. Itu salah satu poin yang diubah dalam Perda," jelasnya.
Tomy menegaskan, sektor pajak air permukaan di Kaltara memiliki potensi m besar untuk menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Hal Ini seiring dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kaltara.
Baca juga:
- Food Vlogger Codeblu Diperiksa sebagai Pelapor Pencemaran Baik Farida Nurhan
- Soal Cawapres Ganjar Pranowo, Hasto: Tunggu Tanggal Mainnya dari Ibu Megawati
- Kejagung Usut Dugaan Aliran Dana Kasus BTS Rp70 Miliar ke Komisi I
- Kejagung Cari Bukti Baru Aliran Dana Korupsi BTS ke Menpora Dito Ariotedjo Rp27 Miliar
"Yang punya potensi besar di Sungai Kayan. Tapi yang sudah berprogres yakni pembangunan PLTA Mentarang di Kabupaten Malinau," tegasnya.
Saat ini, penggunaan air permukaan yang dikenakan pajak masih kecil yakni baru oleh oleh perusahaan-perusahaan perkebunan.
"Tak hanya perusahaan pengguna air permukaan, kita juga mengincar target PAP dari PDAM. Sebab PDAM juga menjadi objek dalam PAP yang dipungut oleh Pemprov Kaltara," pungkasnya.