Kemenkop UKM Gandeng BSN untuk Standarisasi bagi UMK
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menggandeng Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menyelenggarakan standardisasi bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui layanan informasi terpadu pada Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).
"Perjanjian kerja sama tersebut menjadi wujud penguatan jaringan PLUT-KUMKM untuk mengakselerasi transformasi usaha mikro dari informal menjadi formal melalui pemenuhan perizinan usaha, hingga sertifikasi produk UMK melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK," kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Yulius dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Rabu, 27 September.
Yulius mengatakan, adanya standardisasi khususnya sertifikasi SNI akan memberikan jaminan keamanan kepada konsumen, baik dari segi kualitas produk, alur produksi yang lebih tertata, hingga sistem manajemen yang membentuk keteraturan untuk meningkatkan produktivitas UMK.
Hingga saat ini, terdapat 87 PLUT-KUMKM yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 332 konsultan sebagai tenaga pendamping di dalamnya, yang diharapkan mampu mengoptimalisasi berbagai layanan yang diharapkan mampu mengoptimalkan berbagai layanan.
"Sumber daya PLUT-KUMKM yang ada saat inilah yang saya harap dapat dikolaborasikan untuk menaikkelaskan UMK agar berdaya saing melalui pemenuhan sertifikasi SNI," ucap Yulius.
Yulius mengatakan, pihaknya terus mendorong status kelembagaan PLUT-KUMKM menjadi UPTD/BLUD agar menjadi organisasi yang lebih fleksibel dalam menunjang kinerja dinas atau badan daerah. Oleh karena itu, menurutnya keberadaan layanan informasi BSN akan semakin menunjang optimalisasi layanan PLUT-KUMKM.
Baca juga:
"Saya harap, seluruh pihak berkomitmen untuk mengawal implementasi kerja sama ini. Sehingga, tujuan kami untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing dapat terwujud," ujarnya.
Pada kesempatan sama, Sekretaris Utama BSN Donny Purnomo menyatakan, PLUT-KUMKM menjadi sarana yang diharapkan dapat dikolaborasikan dengan pihaknya. Terlebih, dengan adanya konsultan di dalamnya, PLUT-KUMKM diharapkan mampu mengintegrasikan layanan terpadu BSN ke dalam layanan yang sudah ada," tuturnya.
Dia menambahkan, kegiatan standardisasi selama ini banyak dikenal untuk usaha menengah ke atas saja, seakan-akan UMK sulit untuk distandardisasi. Padahal, menurut Donny, justru ketika krisis terjadi, usaha mikro kecil menjadi jaring pengaman ekonomi karena mampu bertahan dengan baik.
"Saya harap, standardisasi khususnya SNI bukan lagi dianggap sebagai momok, tetapi justru dianggap sebagai mitra oleh para pelaku usaha mikro untuk menaikkan kualitas usaha," ungkapnya.