Banyak Daerah Krisis Air Bersih, DPR Dorong Pemerintah Siapkan Teknologi Pemurnian Air

JAKARTA - Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah untuk menyiapkan strategi jangka panjang guna mengantisipasi krisis air bersih yang tengah melanda masyarakat di sejumlah daerah. Infrastruktrur teknologi pemurnian air menjadi salah satu cara yang diharapkan bisa menjadi solusi dari dampak kemarau panjang.

"Teknologi pemurnian air memiliki peran penting dalam memastikan pasokan air bersih yang aman dan dapat diandalkan bagi masyarakat, industri, dan lingkungan," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, Senin 25 September.

Seperti diketahui, kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih di banyak daerah. Bahkan krisis air bersih juga mulai dirasakan di kota-kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta.

Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM JAYA) menyampaikan ada 17 kecamatan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang mengalami krisis air. Salah satu penyebabnya karena Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Hutan Kota dihentikan buntut kemarau panjang.

Salah satu wilayah yang paling terdampak terjadi di Kalideres, Jakarta Barat. Adapun krisis air bersih di wilayah ini sudah terjadi selama dua pekan terakhir. Untuk mengantisipasinya, PAM JAYA akan memaksimalkan pelayanan air tangki gratis sebagai bentuk bantuan untuk masyarakat yang mengalami kekurangan air.

Berkaca dari hal itu, Iwan Aras menilai pemaksimalan layanan air gratis melalui truk-truk pengangkut air merupakan solusi jangka pendek. Ia menyebut solusi tersebut hanya akan bertahan dalam waktu singkat sehingga Pemerintah perlu menyiapkan strategi atau program jangka panjang dalam mengatasi krisis air bersih yang juga berpotensi terjadi di masa akan datang.

"Distribusi air bersih darurat ke daerah-daerah yang paling terdampak oleh krisis air memang tepat dilakukan sebagai upaya siaga Pemerintah dalam membantu masyarakat. Namun bukan di situ letak penyelesaiannya. Harus ada strategi yang disiapkan untuk jangka panjang, seperti teknologi pemurnian air," ungkapnya.

Terkait inftastruktur teknologi pemurnian air, Iwan mengatakan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara Reverse Osmosis (RO). Metode ini cukup efisien sebab menggunakan membran semi-permeabel untuk menghilangkan zat-zat terlarut dari air laut, termasuk garam, ion logam, dan senyawa organik.

"Jakarta yang lokasinya tidak jauh dari laut memungkinkan berinvestasi dengan teknologi pemurnian air yang menyaring kualitas air laut sehingga menjadi air bersih yang dapat didistribusikan ke masyarakat. Ini salah satu langkah konkret investasi infrastruktur yang bisa dilakukan," terang Iwan.

Krisis air bersih juga terjadi di kota penyangga Jakarta, di mana produksi air bersih Perumda Tirta Bhagasasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terganggu akibat pencemaran Kali Bekasi yang kembali terjadi. Bahkan, pencemaran kali ini merupakan yang terparah.

Kondisi tersebut tak pelak berdampak pada produksi air bersih di tiga wilayah pelayanan, yakni Cabang Babelan, Pondok Ungu dan Tarumajaya, dengan jumlah kurang lebih 80.000 pelanggan. Saat ini BPBD Kabupaten Bekasi juga sudah menyalurkan kurang lebih 3 juta liter air bersih gratis kepada masyarakat.

Krisis air bersih pun diketahui melanda 16 dari 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis. Beberapa wilayah di Jawa Barat lainnya seperti Subang, Sukabumi, Indramayu, dan Tasikmalaya juga mengalami hal serupa. Untuk keseluruhan di Jabar, 109 kecamatan, 268 desa dan 129.314 KK terkena dampak kesulitan air bersih.

Bukan hanya di Jawa Barat, krisis air bersih juga terjadi di Jawa Tengah, seperti di Desa Ngaben Rejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Masyarakat pun harus membeli air ke pedagang keliling dengan harga Rp120 ribu untuk keperluan 2 minggu demi memperoleh air bersih.

Sejumlah daerah lain di Jawa Tengah lainnya yang mengalami krisis air bersih di antaranya Boyolali dan Banjarnegara. Akibat krisis air bersih, warga Desa Kaliajir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara sampai menggali air sungai berbau karat yang diduga tercemar.

Pasokan air dari PDAM di Sulawesi Selatan, seperti di Makassar, juga terganggu hingga membuat warga harus membeli air bersih. Apalagi bantuan pasokan air bersih dari Pemerintah dinilai masih kurang. Krisis air juga dilaporkan juga melanda sejumlah wilayah di Sumatera, di antaranya di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Iwan menegaskan, diperlukan sinergitas antara Pemerintah pusat dan daerah guna mengatasi permasalahan krisis air. Dengan menyiapkan langkah jangka panjang, Pemerintah pusat diharapkan menjadi ujung kebijakan dalam mengatasi krisis air bersih.

"Jadi krisis air bersih bukan hanya tanggung jawab Pemda saja, tapi pusat pun harus bisa turut berperan. Termasuk dengan mencakup investasi infrastruktur pengelolaan air yang berkelanjutan sehingga pusat tidak seperti lepas tangan terhadap kendala di daerah," tuturnya.

Selain teknologi pemurnian air, Iwan menilai diperlukan langkah lain yang dapat dilakukan Pemerintah. Mulai dari memperluas ruang tampung air dengan pembangunan bendungan hingga menyediakan tempat titik suplai air di berbagai daerah terdampak.

Komisi V DPR RI yang salah satu tugasnya membidangi urusan infrastrukrur itu mendorong Pemerintah untuk cepat bergerak melakukan langkah aktif dalam mengatasi masalah krisis air. Iwan mengatakan, kesulitan air bersih yang dialami warga dapat berdampak pada banyak hal.

“Karena air bersih adalah kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat. Dengan meluasnya masalah krisis air, harus ada intervensi yang akurat dari Pemerintah sehingga kesulitan yang dihadapi warga tidak berkepanjangan,” tegasnya.

Di sisi lain, Iwan menyoroti dampak negatif dari krisis air bersih. Ia menilai, ketidakstabilan pasokan air dapat mengganggu produksi pertanian, mengurangi hasil panen, dan meningkatkan harga makanan yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan masyarakat.

"Selain itu penurunan pasokan air bersih dapat mengganggu operasi industri, mengurangi produksi, dan meningkatkan biaya operasional. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan ekonomi di tingkat lokal dan nasional," sebut Iwan.

Ditambahkan legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II ini, ketidaktersediaan air bersih yang memadai juga dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit menular yang terkait dengan air. Penyakit tersebut, menurut Iwan, seperti diare, kolera, dan penyakit kulit.

"Masyarakat dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah adalah yang paling rentan terhadap penyakit-penyakit ini. Oleh karena itu, prioritas utama Pemerintah haruslah melibatkan upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman krisis air bersih. Salah satunya dengan peningkatan infrastruktur pengelolaan air,” paparnya.

Krisis air bersih akibat kemarau panjang juga berdampak terhadap satwa. Seperti kawanan rusa dan burung jalak bali di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) yang sampai harus keluar dari kawasan konservasi tersebut karena kesulitan mendapatkan air.

Beberapa rusa di Pulau Menjangan dilaporkan menyeberangi lautan untuk mendapatkan air di kawasan Teluk Berumbun. Begitu pula burung jalak bali atau curik yang kerap datang ke tempat penampungan air milik warga yang berdampingan dengan hutan.

“Dampak krisis air memang sudah cukup mengkhawatirkan. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas demi keberlangsungan lingkungan hidup di Tanah Air,” ucap Iwan.

Iwan pun mengatakan, krisis air bersih adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian bersama.

"Kita harus bersatu untuk menghadapinya dan memastikan bahwa air bersih tersedia bagi seluruh rakyat Indonesia, beserta lingkungan hidup sekitar,” terangnya.

“Dengan tindakan yang tepat dan kesadaran yang tinggi, kita dapat mengatasi krisis ini dan melindungi kesehatan, pangan, lingkungan hidup, dan perekonomian masyarakat Indonesia," pungkas Iwan.