Langkah Kementerian Kominfo Berantas Judi Online, Strategi Kian Dimatangkan
JAKARTA - Judi online kian marak di masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), terus mengambil langkah nyata untuk memberantas praktik ilegal tersebut.
Sejumlah kebijakan telah diambil. Kini, Kementerian yang dipimpin Budi Arie Setiadi tersebut mematangkan strategi agar judi online tak lagi merajalela.
“Untuk penanganan judi online ini, fokus strategi kami harus lebih maju daripada yang digunakan oleh pelaku. Kami tidak bisa lagi melakukan upaya yang biasa-biasa saja, tidak bisa business as usual," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Pesan serupa juga disampaikan Budi kepada jajaran pimpinan tinggi Kementerian Kominfo lewat Rapat Pimpinan Kemenkominfo yang berlangsung pada Jumat, 22 September, kemarin.
Budi menjelaskan beberapa strategi yang telah digencarkan Kemenkominfo di antara melakukan pemutusan akses kepada situs web maupun konten bermuatan judi online.
Selama periode 1 hingga 21 September 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses dan/atau penghapusan (takedown) terhadap 60.582 konten perjudian online.
Adapun platform dengan sebaran konten yang ditangani terbanyak adalah pada situs web dan alamat IP sebanyak 55.768 konten, selanjutnya file sharing sebanyak 3.488 konten, Facebook dan Instagram sebanyak 675 konten, lalu Google serta Youtube sebanyak 638 konten.
Kementerian Kominfo mendorong upaya penindakan terhadap pihak yang terlibat dalam transaksi perjudian online. Pada tanggal 18 September 2023, Menteri Kominfo telah secara formal meminta Ketua Dewan Komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk melakukan pemblokiran rekening yang terlibat kegiatan perjudian online.
"Per tanggal 21 September 2023, telah dilakukan pemblokiran sebanyak 201 rekening bank dan 1.931 rekening lainnya sedang diproses oleh OJK," ujar Budi, seeperti dinukil dari Antara.
Baca juga:
Sebagai langkah preventif, Kemenkominfo juga akan menyiapkan mandat untuk para operator seluler bisa mengetatkan proses verifikasi data pengguna kartu SIM.
Di samping itu para penyelenggara jasa internet juga diminta mengidentifikasi jaringan yang disisipi oleh situs maupun konten judi online.
Menurut Budi, upaya penindakan dan penegakan hukum perlu dilakukan apabila ditemukan pelanggaran oleh operator seluler dan penyelenggara jasa internet sesuai regulasi yang berlaku.
“Kami mengapresiasi peran pemangku kepentingan yang telah responsif dalam memberantas judi online,”, tutupnya.
Sementara itu, Direktur Jendral Aplikasi dan Informatika (Dirjen APTIKA) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pihaknya akan me meningkatkan sinkronisasi antara strategi internal dan kolaborasi dengan pihak eksternal dalam penanganan judi online.
Direktorat APTIKA yang diberi mandat paling banyak menangani pemberantasan judi online sesuai dengan Instruksi Menkominfo nomor 1 tahun 2023 itu menjanjikan penanganan yang kolaboratif sehingga bisa menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia.
“Kami akan terus memperkuat konsolidasi internal, termasuk dengan peningkatan kapasitas perangkat keras dan SDM Kementerian Kominfo untuk memberantas judi online. Kolaborasi dengan pihak eksternal juga akan ditingkatkan agar pemberantasan perjudian online dapat semakin berjalan optimal untuk mewujudkan ruang digital yang produktif,” kata Semuel.