Cuma RI di Dunia Pindah Ibu Kota Nyebrang Pulau, Bukti Jokowi Ingin Pemerataan
JAKARTA – Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono mengatakan bahwa keputusan pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan memiliki arti yang cukup mendalam. Menurut dia, langkah strategis itu menjadi tonggak penting sejarah Indonesia dan bahkan dunia.
“Ibu kota yang berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, itu hanya terjadi di Indonesia,” ujarnya di forum Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN), Rabu, 13 September.
Agung menjelaskan, sejumlah negara dunia yang melakukan pemindahan ibu kota cenderung memilih tempat yang masih dalam cakupan satu kawasan.
“Kalau kita lihat Australia, itu ibu kotanya Canberra tetapi dekat dengan Melbourne dan Sidney yang satu hamparan saja. Atau contoh lain Washington DC dengan New York juga demikian,” tuturnya.
Mengutip contoh yang lebih dekat, Agung menerangkan negara ASEAN yang pernah memindahkan pusat pemerintahan adalah Malaysia dan Myanmar.
“Malaysia dengan Putra Jaya (yang dipindahkan) ke Kuala Lumpur. Lalu, (Myanmar) dari Yangon ke Naypyidaw,” katanya.
Baca juga:
Oleh karena itu Agung mendorong publik untuk bisa lebih memaknai bagaimana pemerintah memiliki tujuan yang sangat besar dengan memboyong ibu kota ke Kalimantan.
“Nusantara ini pindah dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Sinyalnya adalah Presiden (Joko Widodo/Jokowi) ingin menyampaikan suatu pemerataan pembangunan, pemerataan kesempatan, termasuk pemerataan investasi,” tegasnya.
Agung menyebut kebutuhan pembangunan IKN saat ini sekitar 32 miliar dolar AS atau hampir Rp500 triliun.
“Dari angka tersebut 80 persennya diharapkan berasal dari non-APBN,” imbuh dia.
VOI mencatat, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2022-2024 sebesar Rp65,57 triliun. Khusus untuk periode tahun depan, telah dialokasikan dana APBN sebesar Rp40,6 triliun.