Vonis Banding Diperberat, Eks Direktur RSUD Praya NTB Jadi Dikurung 8 Tahun
NTB - Pengadilan Tinggi (PT) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperberat hukuman Muzakir Langkir, terdakwa korupsi pengelolaan dana badan layanan umum daerah (BLUD) 2017-2020.
Hukuman mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Lombok Tengah itu jadi 8 tahun dari 6 tahun. Vonis ini lebih tinggi dibandingkan putusan pada pengadilan sebelumnya.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muzakir Langkir dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Achmad Guntur yang menolak banding terdakwa Muzakir Langkir, dikutip dari kanal YouTube PT NTB dari Mataram, Kamis 7 September.
Muzakir juga divonis membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,26 miliar subsider satu tahun dan enam bulan penjara.
Baca juga:
- Panglima TNI-Kapolri Kompak Minta Maaf Skema Pengamanan KTT ke-43 ASEAN Bikin Macet Jakarta
- Diperiksa KPK 5 Jam, Cak Imin Ungkap Kasus Korupsi Kemnaker Tersangkanya Mantan Dirjen
- Mario Dandy Divonis 12 Tahun Penjara: Menikmati Penganiayaan David Ozora
- 10 Persen Kendaraan Dinas Pemkab Bogor Tak Lulus Uji Emisi, Oktan Rendah Konsumsi BBM Subsidi Penyebabnya
Dalam putusan nomor: 8/PID.TPK/2023/PT MTR, turut ditetapkan agar uang sitaan yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk uang pengganti kerugian negara yang dibebankan kepada terdakwa.
Termasuk pengembalian kerugian negara oleh terdakwa senilai Rp50 juta dan tiga sertifikat hak milik (SHM) lahan di wilayah Lombok Tengah yang mengatasnamakan Muzakir Langkir diminta agar dirampas dan dilelang untuk dijadikan penambah pembayaran uang pengganti kerugian negara.
Hakim tingkat banding membuat putusan demikian dengan menyatakan mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 11 Juli 2023 sekadar mengenai pidana pokok, nominal uang pengganti kerugian negara, dan status barang bukti.
Hakim menyatakan terdakwa Muzakir Langkir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu primer dan dakwaan kumulatif kedua alternatif kedua.
Adapun hal yang menjadi pertimbangan hakim mengubah putusan pengadilan tingkat pertama milik Muzakir Langkir adalah peran terdakwa sebagai Direktur RSUD Praya tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selain itu, hakim menyatakan bahwa akibat perbuatan terdakwa kualitas pelayanan RSUD Praya menurun dan munculnya kerugian negara dari kasus ini turut menjadi pertimbangan hakim membuat putusan demikian.