Survei Reuters/Ipsos: Hampir Separuh Penduduk Dewasa AS Dukung Larangan TikTok

JAKARTA - Sekitar 47% dari responden survei baru dari Reuters/Ipsos yang berakhir pada Selasa 15 Agustus mengungkapkan bahwa mereka setidaknya agak mendukung "larangan penggunaan aplikasi media sosial TikTok di Amerika Serikat," sementara 36% menentang larangan dan 17% mengatakan mereka tidak tahu.

TikTok, yang dimiliki oleh raksasa teknologi China, ByteDance, dan digunakan oleh puluhan juta warga Amerika, telah menghadapi tuntutan dari anggota parlemen Amerika Serikat untuk melarangnya secara nasional karena kekhawatiran tentang kemungkinan pengaruh pemerintah China.

Mayoritas dari Partai Republik (58%) mendukung larangan, dibandingkan dengan Partai Demokrat (47%), demikian hasil survei itu.

Survei ini juga mengungkapkan kekhawatiran mendalam di kalangan warga Amerika tentang pengaruh global China pada saat hubungan AS-China merosot ke titik terendah dalam beberapa dekade.

Survei online Reuters/Ipsos dilakukan secara nasional dan mengumpulkan respons dari 1.005 orang dewasa, termasuk 443 Demokrat dan 346 Republik. Survei ini memiliki interval kredibilitas, suatu ukuran ketepatan, sekitar 4 poin persentase ke arah mana pun.

Direktur FBI, Christopher Wray, mengatakan pada Maret bahwa pemerintah China bisa menggunakan TikTok untuk mengendalikan perangkat lunak di jutaan perangkat dan membentuk narasi untuk memecah belah warga Amerika, dan menambahkan bahwa aplikasi tersebut "teriak-teriak" tentang kekhawatiran keamanan nasional.

Pejabat intelijen AS lainnya, termasuk Direktur CIA William Burns, juga mengatakan bahwa TikTok merupakan ancaman.

TikTok mengatakan dalam pernyataan bahwa lebih dari 150 juta orang Amerika, termasuk 5 juta bisnis AS, aktif menggunakan TikTok untuk mencari nafkah, berinteraksi di kelas, dan menemukan komunitas.

"Kami telah mengambil tindakan yang belum pernah ada sebelumnya untuk melindungi data pengguna AS yang terlindungi, dan kami akan terus bekerja untuk membangun platform yang aman, terjamin, dan inklusif untuk memastikan pengalaman positif bagi pengguna kami di setiap sudut negeri," kata juru bicara TikTok.

Upaya memberikan administrasi Joe Biden kekuatan baru untuk melarang TikTok telah terhenti di Kongres. Bulan lalu, anggota parlemen AS mengatakan mereka sedang mempertimbangkan perubahan untuk mengatasi kekhawatiran tentang undang-undang tersebut.

Meskipun demikian, masalah ini bisa menjadi fokus bagi Partai Republik dalam kampanye presiden AS 2024, dengan beberapa kandidat mendukung larangan TikTok.

Mantan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2020 berusaha melarang unduhan baru TikTok, tetapi serangkaian keputusan pengadilan menghalangi larangan itu berlaku.

Gubernur Florida dan kandidat presiden Ron DeSantis telah mengatakan dia mendukung bentuk larangan nasional terhadap aplikasi tersebut.