KPK Sebut Politik Uang Terjadi Karena Masyarakat Belum Sejahtera
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap politik uang masih jadi godaan masyarakat karena masyarakat belum sejahtera. Begitu juga dengan tingkat pendidikan di Tanah Air yang masih rendah.
“Saya harus sampaikan 50 persen masyarakat kita itu belum sejahtera dan 50 persen lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik. Itu sebetulnya syarat mutlak kalau kita ingin demokrasi kita sehat," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube KPK RI, Senin, 14 Agustus.
Alexander bilang masyarakat sebagai pemilih harus berintegritas. Kuncinya dengan menolak setiap pemberian dari calon yang maju di kontestasi politik.
Apalagi, pemberian tersebut biasanya berasal dari uang haram yang diterima pejabat. Hal tersebut diperkuat dengan berbagai survei, termasuk dari KPK.
"Uang yang dibagi-bagi itu antara lain berasal dari dugaan penyimpangan atau korupsi, otomatis terkait dengan anggaran, baik APBN maupun APBD,” tegasnya.
Baca juga:
- Kasus Lukas Enembe Terus Berkembang, Dana PON Papua Kini Disorot KPK
- Keterlibatan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub di Kasus Suap Proyek Kereta Bakal Ditindaklanjuti KPK
- KPK Ungkap Penyelidikan Kasus Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Masuk Tahap Akhir
- KPK Terima 1.057 Laporan Korupsi Hingga Juni 2023, DKI Jakarta Terbanyak
Tak sampai di sana, Alexander juga menyebut masyarakat harus berani melapor dugaan korupsi yang terjadi. "Persoalannya, sekali lagi, ini juga harus kami sampaikan, ternyata tidak semua masyarakat itu mau melaporkan perbuatan-perbuatan curang yang dia ketahui,” ungkapnya.
“Kenapa? Bisa mereka khawatir juga, ‘kalau saya lapor, posisi saya selaku penyelenggara negara akan terancam’ dan lain sebagainya," pungkas.