KKP Gandeng Polri Implementasikan Prinsip Ekonomi Biru
JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mendukung implementasi program-program ekonomi biru.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo mengatakan dukungan dari Polri memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
“Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia harus menempatkan ekologi sebagai panglima yang harus dijaga untuk masa depan anak cucu kita serta akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Minggu, 13 Agustus.
Menurut Victor, KKP memiliki lima program kebijakan yang siap diimplementasikan untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Kelima program tersebut terdiri dari memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
Baca juga:
Kemudian, pembangunan budidaya laut pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengelolaan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.
“Indonesia menjadi episentrum serapan karbon dunia, yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim global,” tuturnya.
Victor juga menyerukan untuk menjadikan produk perikanan Indonesia menjadi pemenang di pasar global, yang berdaya saing tinggi dan diproduksi melalui cara -cara yang ramah lingkungan.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerukan perlunya mendorong dan memprioritaskan keberlanjutan ekologi laut seiring dengan pemanfaatan laut secara optimal baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya sehingga tak hanya generasi mendatang dapat merasakan manfaat sumber daya kelautan dan perikanan.